Makna 'Strategis' Indonesia Jadi Anggota Tak Tetap DK PBB

Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merasa perlu meluruskan tentang anggapan bahwa sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, posisi Indonesia tak begitu strategis. Anggapan ini muncul lantaran lima anggota tetap DK PBB memiliki hak veto dalam pengambilan keputusan.

Menurut Retno, dalam pengambilan keputusan di PBB, ada juga yang harus memperhitungkan suara-suara dari 10 anggota tidak tetap DK atau Elected Ten (E10). "Dan itu yang saya sampaikan bahwa posisi (anggota tak tetap DK PBB) cukup strategis," kata Retno saat Blak blakan, yang tayang di detikcom, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: DPR akan Gelar Forum Parlemen Indonesia-Pasifik

Sebagai anggota tak tetap, Indonesia akan terlibat dan berkontribusi dalam membahas hal-hal yang terkait stabilitas keamanan dunia. Apalagi semua isu terkait perdamaian dan konflik dibahas di DK PBB.

Melihat makna strategis tersebut, lanjut Retno, begitu dinyatakan terpilih sebagai anggota tak tetap DK PBB, dia dan jajaran Kementerian Luar Negeri langsung menggelar rapat. Hari itu juga dibahas kemungkinan penambahan Kantor Perwakilan Tetap RI (PTRI) khusus terkait anggota tidak tetap DK PBB.

Baca juga: Retno Bertemu Menlu Brunei Bahas Terorisme hingga Perlindungan WNI

Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB bersama, antara lain, Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Tahun ini untuk keempat kalinya Indonesia menduduki kursi tersebut, yakni periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008 dan 2018-2020.

(erd/jat)