Anggota DPRD Interupsi Anies, Kritik Serapan Anggaran dan Pajak

Gubernur DKI Anies Baswedan di DPRD DKI. (M Zhacky Kusumo/detikcom)

Jakarta - Rapat paripurna pengesahan Perda tentang Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pemprov DKI 2017 diwarnai interupsi. Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Ramly Muhammad menyela sidang setelah Gubernur DKI Anies Baswedan berpidato.

Awalnya, Anies dipersilakan menyampaikan pidato untuk menanggapi hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemprov DKI soal LKPJ 2017. Setelah Anies berpidato dan sampai ke tempat duduknya, Ramly langsung menginterupsi.

"Ramly Muhammad, Fraksi Golkar, menggarisbawahi pentingnya semangat kemitraan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif yang telah kita bina beberapa bulan belakangan ini. Sesuai dengan peranan fungsi masing-masing guna terwujudnya masyarakat Jakarta adil maju dan bahagia, untuk itu saya ingatkan kepada kita semua," kata Ramly saat sidang di gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ramly pertama-tama menyinggung soal besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Ia mempersoalkan besaran Silpa DKI yang tahun ke tahun semakin besar.

"Karena Silpa dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tahun 2016 adalah Rp 7 triliun, 2017 naik 100 persen, Rp 13,1 triliun. Jangan-jangan 2018 naik lagi 100 persen menjadi Rp 26 triliun," sindir Ramly.

Ramly mengingatkan Anies supaya memberikan arahan kepada jajarannya dalam menyusun rencana kerja. Sebab, berdasarkan pembahasan DPRD dengan Pemprov DKI, dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI tidak memiliki sumber daya manusia yang dapat menyusun rencana kerja yang terukur dan sistematis.

"Karena waktu kita hanya empat bulan, untuk itu kami menyarankan ke Pak Gubernur untuk mengingatkan Bappeda dan SKPD lainnya dalam rangka menyusun RKPD (rencana kerja perangkat daerah) memakai saluran yang sudah ada, yaitu Musrenbang, reses teman-teman anggota Dewan yang sudah diparipurna," terang Ramly.

"Berkali-kali kita berteriak di sini untuk membangun dan perbaikan di wilayah, tapi tidak juga dibangun. Uang habis dan ternyata Silpa Rp 13,1 triliun, rakyat sangat dirugikan," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI itu lalu menyinggung soal kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) Ramly secara tegas tak setuju dengan kebijakan yang belum lama ini ditetapkan Anies.

"Yang berikutnya Fraksi Golkar menolak dengan tegas kenaikan PBB. Sangat menyusahkan masyarakat. Masih banyak pajak-pajak lain yang bisa untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Jakarta," jelas Ramly.

Khusus aspek pajak, DPRD DKI memang menyorot soal realisasi target penerimaan pajak. DPRD DKI mencatat, terdapat tujuh jenis pajak yang tak mencapai target.

"Terdapat tujuh jenis pajak daerah, dari 13 jenis pajak daerah yang realisasinya tidak mencapai target, yaitu pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), PBB, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan," papar anggota Badan Anggaran DPRD DKI Syarifuddin saat membacakan hasil pembahasan LKPJ DKI 2017 dalam sidang. (zak/dnu)