Mega Ingatkan Pemerintah Tangani GAM Sesuai Konstitusi

Denpasar - Pemerintah RI-GAM akan menandatangi kesepakatan damai pada 15 Agustus mendatang. Mantan Presiden Megawati mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar konstitusi dalam menangani GAM."Apa yang diimplementasikan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada," kata Megawati usai membuka Konferda II PDIP Bali di Hotel Nikki, Jalan Lumintang, Denpasar, Minggu (31/7/2005).PDI Perjuangan, tambah Mega, dalam melihat hasil perundingan Helsinki tetap berpegang pada peraturan yang ada. "Perundangan kan sudah ada. Jadi, tolong pemerintah betul-betul sesuai konstitusi," tegas putri tokoh proklamator Soekarno ini.Sekadar diketahui, sebelumnya Ketua Umum PDIP ini mendesak pemerintah untuk mempublikasikan draf kesepakatan perundingan Helsinki. "Apakah penyelesaian separatisme yang menyangkut kedaulatan bangda dan negara harus ditutupi," tanya Mega saat berpidato dalam kursus reguler ke XXXVIII Lemhannas beberapa waktu lalu.Menurutnya, rakyat harus mengetahui isi perjanjian yang akan diteken pemerintah tersebut. "Negara yang berkedaulatan rakyat bukan kedaulatan penguasa atau pemerintah," tandas Mega.Konsolidasi InternalSementara mengenai pelaksanaan Konferda (Konferensi Daerah), Mega menjelaskan pertemuan ini adalah langkah konsolidasi internal PDIP. "Selama ini kita telah merasakan kalau melakukan hal-hal seperti konferda. Dan selalu lancar," ujar Mega. (ton/)