Fatwa MUI Soal Ahmadiyah Bisa Memicu Tindakan Destruktif

Jakarta - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan ajaran Jemaat Ahmadiyah sebagai aliran sesat dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk bertindak destruktif. Jika itu sampai terjadi, MUI bisa dicap lembaga antidemokrasi."Fatwa MUI yang destruktif bisa dimanfaatkan kelompok antidemokrasi. MUI bisa terdiskreditkan, disebut sebagai biang kejadian," kata pemerhati demokrasi Adhie Massardi kepada detikcom, Minggu (31/7/2005).Adhie berpendapat pada era setelah reformasi keberadaan fatwa MUI jadi tidak jelas dan banyak fatwanya yang diingkari umat. "Seperti fatwa bunga bank, fatwa soal Jemaah Ahmadiyah, dan lain-lain tidak diindahkan umat," kata mantan Juru Bicara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.Karena itu agar keberadaan MUI di masa mendatang lebih jelas, Adhie mengusulkan agar anggota MUI diangkat melalui uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana anggota KPI, KPU, Komnas HAM, dan Komisi Kejaksaan. "Sehingga jelas orang-orang yang mempunyai kemampuan akan duduk di situ."Dengan dilakukannya fit and proper test ini MUI diharapkan bisa menjadi bagian dari gerakan demokrasi. "Ke depan, MUI hanya berfungsi memberikan referensi kepada pemerintah, bukan lembaga hukum," demikian Adhie Massardi. (gtp/)