PPI-Internasional Kecam Rencana Kenaikan Gaji Pejabat

Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia Internasional (PPI-Internasional) menyatakan berduka cita terhadap kondisi bangsa yang terus larut dalam berbagai persoalan. PPI-Internasional pun mengecam rencana kenaikan anggota DPR dan pejabat tinggi negara di perekonomian masih krisis.Menurut koordinator PPI-Internasional Mohammed Ali Berawi, rencana kenaikan gaji, kunjungan anggota DPR dan pejabat penyelenggara negara lainnya ke luar negeri, dan kebijakan lainnya itu tidak tidak memihak kepada publik sebab kini negara masih dalam krisis perekonomian."Ini mencerminkan suatu bentuk ketidakpedulian dan rendahnya sense of belonging para penyelenggara negara terhadap penderitaan rakyat," kata Berawi dalam rilisnya yang diterima detikcom, Minggu 31/7/2005).Saat ini, lanjut Berawi, bangsa Indonesia sedang ditimpa berbagai persoalan. Mulai dari krisis bahan bakar minyak, penyebaran wabah penyakit dari malaria sampai flu burung, penanggulanganbencana alam yang tersendat-sendat, dan penegakan hukum yang berjalan lambat."Kesejahteraan sosial rakyat yang masih terpuruk ditandai dengan angka penggangguran, putus sekolah dan kemiskinan yang tinggi masih membutuhkan concern dan prioritas kebijakan dalam negeri yang efektif," lanjut Berawi.Menurut Berawi, intervensi pihak asing terhadap kedaulatan negara melalui persengkataan Ambalat, Aceh dan Papua seharusnya merupakan prioritas penting bagi para penyelenggara Negara untuk dapat mengeluarkan keputusan dan kebijakan luar negeri yang intensif, tepat dan bijaksana.Karena itu PPI-International mengingatkan kembali kepada para penyelenggara negara untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. PPI-Internasional juga mengajak seluruh pelajar Indonesia, LSM, dan pers untuk selalu bersama-sama merapatkan barisan dan memperjuangkan penderitaan rakyat. "Semoga rakyat Indonesia selalu diberi kekuatan dan ketabahan menjalani semua persoalan yang ada demi menjadi satu bangsa yang maju dan besar," demikian Mohammed Ali Berawi. (gtp/)