"Sudah lebih dari cukup enam itu. Kalau menurut saya, justru menyolidkan itu menjadi tidak hanya sekadar koalisi di pemerintah, tapi koalisi di parlemen yang lebih formal. Tidak bongkar-pasang seperti kemarin," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan bisa saja itu diatur (melebur satu fraksi). Atau pembagiannya jadi kayak sekber (sekretariat bersama) fraksi begitu. Ini kan sesungguhnya apa yang disebut fraksi di parlemen tidak ada aturannya. Koalisi itu tidak ada aturan," tuturnya.
"Yang ada aturan itu seorang calon presiden diusung satu partai atau gabungan partai. Urusan kursi di DPR itu nggak ada hubungannya. Tetapi karena keputusan pemerintah sesuai kursi DPR, kalau ini betul-betul dalam rangka mempercepat pengambilan keputusan, mempercepat pelaksanaan, harusnya koalisi pemerintah di DPR itu jadi satu fraksi," imbuh Jazilul.
Ke depan, dia berharap koalisi Jokowi segera 'dikunci'. Menurut Jazilul, hal ini juga menjadi cara mencegah hadirnya kotak kosong di pilpres.
"Kalau pandangan PKB, kalau sudah cukup, nggak usah dibuka," ucap Jazilul. (tsa/bag)