Warga Bukit Duri Minta Pemprov Penuhi Janji Bangun Kampung Susun

Jakarta - Warga Bukit Duri meminta Pemprov DKI segera melaksanakan janjinya untuk membuat kampung susun manusiawi. Apalagi, sudah dua tahun Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan tuntutan warga atas penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov.

"Warga memohon Pemprov DKI Jakarta dapat segera melaksanakan janji dan programnya untuk membangun 'kampung susun manusiawi Bukit Duri berbasiskan koperasi warga berdaya'" kata perwakilan warga Bukit Duri, Riswa, di sektetariat Ciliwung Merdeka, Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa (24/7/2018).

Baca juga: Minta Keadilan, Puluhan Warga Bukit Duri Demo di Depan MA

Riswa mengatakan warga Bukit Duri yang terdampak penggusuran merupakan penduduk asli yang turun temurun sejak 1657 hingga kini. Menurut Riswa, selama tinggal di Bukit Duri, warga tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak.

"Dengan segala keterbatasan ekonomi para pekerja kasar di Bukit Duri tetap memenuhi kewajibanya untuk membayar pajak," tambahnya.

Untuk itu, Riswa mengatakan pengusuran yang dialami warga Bukit adalah kesewenang-wenang pemerintah. Hal itu dibuktikan putusan Pengadilan Tinggi yang memenangkan tuntutan warga Bukti Duri melalui putusan nomor 192/Pdt/2018/PT. DKI, jo nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst.

"Yang kami minta rumah diganti dengan rumah. Tanah diganti dengan tanah. Tanah dan rumah warga tidak bisa diganti dengan rusunawa. Rusun sewa bukan penganti rumah dan tanah warga," tegas Riswa.

Baca juga: Cerita Anies Sempat Temui Jokowi Bahas Gugatan Warga Bukit Duri

Kuasa Hukum Warga Bukit Duri, Vera W.S Soemarwi menambahkan warga dan Pemerintah Provinsi sudah saling bertemu dam membicarakan usulan pembanguan rumah susun berbasis koperasi itu. Namun, menurut Vera usulan tersebut masih terkendala soal lahan tempat kampung susun itu akan dibangun.

"Usulan pembangunan kampung susun sudah ada, cuma memang terkendala pelaksaan teknis seperti tanahnya belum ada. Sudah ditunjuk lokasi di mana akan dibangun kampung susun, dan dinas-dinas terkait, SKPD terkait sudah meninjau lokasi pengadaan tanah yang ditunjuk," ujarnya.

"Mereka juga sudah mengusulkan ke Pak Gubernur DKI bahwa tanah ini yang diinginkan warga untuk membangun kampung susun. Tapi proses teknis tentang bagaimana penunjukan, pengadaan, melihat data-data kepemilikan, itu masih diproses," tambah Vera.

Baca juga: Relokasi Warga Bantaran Ciliwung Banyak Terkendala Sertifikat Tanah

Vera berharap Pemprov DKI segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga, kampung susun yang diharapkan warga itu segara terwujud.

"Kalau warga tentu harapannya secepatnya karena sudah dua tahun, warga tinggal kontrakan dan tinggal di rumah keluarga, di musala," ucapnya.

Warga juga sudah beraudiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2017). Warga memaparkan aspirasinya terkait rencana pembangunan kampung susun manusiawi Bukit Duri.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Anies, disepakati beberapa langkah yang dilakukan terkait kampung susun. Dibahas juga lokasi relokasi sementara.

"Lalu yang kedua, sore ini juga Kepala Dinas Perumahan langsung ke Bukit Duri untuk melihat lokasi karena dibutuhkan shelter sementara untuk warga. Ada warga yang membutuhkan shelter sementara dan akan kita siapkan," kata Anies saat itu.

(ibh/idh)