DPRD DKI Sahkan LKPJ APBD 2017 dengan Kritik Keras

Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengesahkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2017. Pengesahan dilakukan dengan catatan mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 13,16 triliun.

"Bukan masalah diterima, ini kan melihat, dengan catatan juga mereka supaya di rapat pimpinan gubernur disampaikan," kata Pras seusai rapat bersama Pemprov DKI di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Anies Harus Turun ke Bawah, Jadi Tahu Masalah

Pras mengatakan, bila permasalahan Silpa tidak ditindaklanjuti, akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia ingin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serius mengenai masalah itu.

"Pokoknya saya sampaikan, kalau menjadi masalah lagi, akan jadi temuan Gubernur ke depan," sebut Pras.

Dalam rapat LKPJ tersebut, serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak optimal adalah Dinas Tata dan Dinas Perumahan. Terdapat Rp 700 miliar di Dinas Tata Air yang tidak terserap, sementara Dinas Perumahan tidak dapat menyerap Rp 1,8 triliun.

"Ini sampai akhir Juli baru 34,8 persen yang terserap," kata Ketua Fraksi Golkar Judhistira Hermawan.

Baca juga: Penyerapan Rendah, Ketua DPRD DKI: Masak Harus Gaya Ahok Lagi?

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus meminta catatan dari DPRD tidak dianggap politis. Bestari mengatakan hanya menjalankan tugasnya sebagai legislatif untuk mengawasi kinerja Pemprov DKI.

"Mudah-mudahan Jakarta maju kotanya, bahagia warganya, sedikit Silpa-nya," ujar Bestari.

Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi juga mengkritik rendahnya penyerapan anggaran Pemprov DKI. Dia mengatakan ada kelemahan dalam sistem di Pemprov DKI.

"Kita berharap 2018 nggak akan terjadi lagi," ujar Suhaimi. (fdu/idh)