Perlu Ada Standarisasi Gaji

Jakarta - Wacana kenaikan gaji pejabat tinggi negara menunai kritik. Sebelum dilakukan kenaikan, sebaiknya disusun terlebih dahulu standarisasi gaji secara nasional. Caranya melakukan reorganisasi dan reformasi birokrasi besar-besaran.Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Zaenal Maarif saat diskusi publik di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (29/7/2005).Selain itu, Zaenal Maarif juga meminta agar pemerintah melakukan transparansi terhadap keuangan negara sebelum memutuskan kenaikan gaji pejabat tinggi negara. "Perlu ada sistem penataan penggajian yang baru. Kalau tidak, setiap kenaikan gaji akan gegeran terus," kata Zaenal. Zaenal mengaku dapat memahami rencana kenaikan gaji tersebut jika untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pada rakyat. Namun Zaenal meminta kenaikan gaji PNS/TNI-Polri golongann rendah harus didahulukan.Berbeda dengan Zaenal, pengamat politik Arbi Sanit menilai kenaikan gaji PNS dan pejabat tinggi negara yang diusulkan pemerintah tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap tujuan kenaikan tersebut, yakni meningkatkan kinerja dan mengurangi korupsi karena prosentase kenaikan hanya dapat memenuhi sepersepuluh dari kebutuhan. Guna mengatasi hal itu, Arbi mengusulkan agar pemerintah melakukan perampingan birokrasi dengan melakukan pengurangan pegawai negeri dan pejabat tinggi negara. saat ini terlalu banyak sehingga dinilai banyak yang mubadzir."Kita ini negara kere, tapi mau sombong-sombongan. Masalah gaji itu masalah ujung, masalah dasar tidak diotak-atik. Kalau sudah dirampingkan, baru dibicarakan kenaikan gaji. Nanti yang tidak becus langsung aja dipecat, diganti yang lain," kata Arbi dalam diskusi tersebut.Arbi mengingatkan pemerintah bahwa kenaikan gaji akan merangsang kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Kalau itu yang terjadi, maka rakyat kecil lagi yang menjadi korban dan semakin terpuruk."Dampak kenakan gaji, harga akan naik dan masyarakat bawah akan semakin sengsara," tambahnya. Menyangkut sejumlah kebijakan pemerintah SBY-Kalla yang sering tidak populis menurut Arbi disebabkan karena politik pada rezim saat ini sudah dibisniskan. Padahal nalar bisnis dan nalar politik itu berbeda.Senada dengan Arbi, wakil koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Luky Djani, menilai tujuan pemerintah menaikan gaji dalam upaya mengurangi korupsi akan sia-sia, karena korupsi hanya bisa ditangani dengan law inforcement dan perbaikan sistem"Nggak mungkin instrumen antikorupsi dilakukan dengan naik gaji. Tidak ada sejarahnya dimana gaji naik, korupsi turun," papar Luky.Luky meminta agar pemerintah menunda dulu rencana kenaikan gaji tersebut sampai kondisi ekonomi Indonesia memungkinkan. Menurutnya penggajian pegawai di Indonesia sudah lumayan baik dibanding di negara Asean lainnya. "Indonesia hanya kalah dengan Malaysia, Filipina dan Singapura," ujarnya.Dinilainya kenaikan gaji para pejabat tidak perlu dilakukan karena tunjangan mereka sudah banyak. Sementara untuk golongan III ke bawah rencana tersebut bisa dilakukan terkait inflasi yang terus meningkat.Untuk mengurangi beban negara dalam penggajian, Luky menawarkan sistem pengumpulan dana-dana siluman dan dana ilegal dari proyek pemerintah untuk dijadikan satu."Harusnya itu yang dipertimbangkan Menpan. Jadi tidak seperti sekarang, setiap proyek ada sekian persen untuk pembuat proposal dan pemegang proyeknya. Belum yang lain-lain," imbuhnya. (san/)