Anggota DPR Minta Hasil Pertemuan Helsinki Diabaikan

Solo - Anggota DPR RI dari PDIP, Ario Bimo, meminta agar DPR mengabaikan hasil dialog antara Pemerintah dengan GAM di Helsinki, Finlandia. Alasannya karena pertemuan itu hanya bersifat informal. Selain itu, menurut Bimo jika hasil pertemuan itu diimplentasikan, maka itu berarti GAM telah menang tanpa senjata."DPR tidak perlu merespons dialog informal itu, meskipun yang hadir adalah para pejabat resmi. Jika direspons berarti tidak dengan sebutan dialog informal, padahal delegasi dari pihak RI adalah para menteri yang mendapat mandat dari kabinet," ujar Bimo epada detikcom di Solo, Jumat (29/7/2005).Apalagi, lanjutnya, jika tuntutan pihak GAM untuk mendirikan parpol lokal itu jadi dilaksanakan maka sama halnya dengan memisahkan Aceh dari NKRI. Jika ada salah satu bagian dari daerah memisahkan diri itu artinya NKRI sudah bubar. Karenanya GAM dinilai telah melecehkan kedaulatan NKRI.Pemerintah juga dinilai telah meremehkan rakyat Aceh jika menuruti keinginan GAM tersebut. Rakyat Aceh selama ini telah memahami sepenuhnya semangat otonomi khusus dalam bingkai NKRI karena mereka sadar ikut mendirikan NKRI. Mereka juga ikut berpartisipasi penuh dalam proses demokrasi dalam setiap Pemilu."Lalu GAM itu mewakili siapa dan berapa jumlah mereka. Selain itu menuruti kemauan GAM tentang Parpol lokal berarti Pemerintah telah dengan sadar melanggar Undang-Undang," ketusnya.Menurutnya tuntutan parpol lokal itu hanyalah metamorfosa perjuanga GAM. Mereka telah memenangkan peperangan tanpa lagi menggunakan senjata. Selanjutnya mereka akan menggunakan parpol lokal sebagai selubung demokrasi untuk memenuhi keinginan pemisahan diri dari NKRI.Bahkan Bimo juga menilai bukan tidak mungkin ada kesepakatan khusus antara GAM dengan pemantau asing dan bahkan dengan parpol tertentu di Indonesia untuk perjuangan tanpa senjata tersebut."Bagi saya, untuk NKRI lebih baik kita keliru mencurigai daripada kecolongan. Kita harus ingat kasus Timor Timur, dimana sebuah parpol setempat yang ada saat itu mampu memimpin opini masyarakat menuju kemerdekaan yang dilegitimasi oleh PBB," demikian Ario Bimo."Solusi persoalan yang dihadapi Aceh menurut saya adalah penerapan otonomi khusus, pemberian amnesti massal untuk anggota GAM yang ada di lapangan, serta rehabilitasi secara menyeluruh. Persoalan Aceh sebenarnya adalah bentuk resistensi terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan rezim Orba," lanjut dia. (san/)