"Saya pikir itu kritik yang konstruktif. Terkait dengan sejumlah menteri yang mencalonkan diri jadi anggota DPR, memang dari sisi regulasi dan UU, ada ruang untuk itu. Tetapi bapak ibu menteri menjaga tidak terjadi conflict of interest, selama mereka berkeliling tetap cuti," ujar tenaga ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi, Minggu (22/7/2018).
Kandas di Pilkada, Sudirman Said Pertimbangkan Nyaleg? Simak Videonya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ngabalin, tugas dari menteri tetap bisa mengelola kementeriannya walaupun ia nyaleg. Namun yang terpenting, menteri-menteri Jokowi jangan menggunakan fasilitas negara saat kampanye.
"Sebetulnya kalau menteri itu lebih kepada me-manage suatu departemen, kemampuan manajerial yang bagus dan sistem berjalan. Mungkin media dan NGO (organisasi non-pemerintah) menjaga marwah pemerintah dan ikut menjaga kredibilitas bapak dan ibu menteri jangan sampai pakai fasilitas negara ketika kampanye," tuturnya.
Sebelumnya, Sudirman menilai pencalonan para menteri sebagai bacaleg adalah hal wajar mengingat sebagian dari mereka berasal dari parpol. Meski begitu, Sudirman menyoroti kebijakan Jokowi saat pertama kali menjabat presiden. Saat itu, Jokowi mewajibkan para menterinya tidak merangkap jabatan dari parpol dan fokus bekerja di kabinet.
"Karena itu dulu Pak Jokowi sudah memberi arahan yang baik di depan begitu seorang aktivis parpol diangkat sebagai menteri dia harus keluar dari parpol," kata Sudirman seusai menghadiri diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini