DetikNews
Jumat 20 Juli 2018, 17:57 WIB

JK Jadi Pihak Terkait Gugatan Cawapres, Ini Kata Airlangga

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
JK Jadi Pihak Terkait Gugatan Cawapres, Ini Kata Airlangga Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Wapres Jusuf Kalla (JK) mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini respons Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Itu kan berproses di MK jadi biarkan diselesaikan kepada hukum," ujar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (20/7/2018).

Meski begitu, Airlangga mengaku menghormati keputusan JK yang resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait. Namun dia memastikan Golkar tak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

"Pak JK kan pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tentu kita menghargai Pak JK," ucap Airlangga.


Saksikan juga video 'Fahri Hamzah: JK di Masa Jokowi Cuma Embel-embel Saja':

[Gambas:Video 20detik]



"Ya artinya kalau yang berproses secara hukum kan tidak boleh ada intervensi, jadi kita biarkan berproses di MK," imbuh Menteri Perindustrian itu.

Airlangga juga tak mau berandai-andai soal hasil dari gugatan yang diajukan Partai Perindo tersebut. Dia memastikan Golkar akan menerima apa pun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal cawapres yang akan dipilihnya untuk Pilpres 2019.

"Koalisi ini kan sudah memutuskan untuk dukung Pak Presiden. Jadi kita fokusnya di sana aja," tegas Airlangga.

Sebelumnya diberitakan, JK mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan soal jumlah periode seseorang menjadi capres/cawapres. JK mengajukan diri sebagai pihak terkait karena merasa syarat cawapres di Pasal 169 huruf n UU Pemilu tak sesuai dengan konstitusi.


"Jadi posisi wapres kan sebagai pembantu presiden, sama seperti menteri, harusnya masa jabatannya tidak dibatasi," ungkap kuasa hukum JK, Irmanputra Sidin, saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (20/7).

Partai Perindo menggugat UU No 7/2017 tentang Pemilu. Mereka menggugat Pasal 169 huruf n yang menghalangi Wapres JK maju pada Pilpres 2019.

Dalam pasal tersebut dinyatakan capres-cawapres bukanlah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode. Berikut ini bunyi Pasal 169 huruf n:

"Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama."

Gugatan itu diajukan karena Perindo mengaku dirugikan oleh kehadiran pasal tersebut. Menurutnya, pasal itu menghalangi partainya mengajukan JK sebagai cawapres pada pemilu nanti.

JK Jadi Pihak Terkait Gugatan Cawapres, Ini Kata Airlangga

(elz/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed