Muhaimin: PNS Harus Perbaiki Layanan Publik, Baru Naik Gaji

Jakarta - Meski berulang kali naik gaji, tapi kinerja aparat pemerintahan (PNS dan Polri/TNI) tak juga menunjukkan prestasi menggembirakan. Karena itu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mendesak agar aparat memperbaiki pelayanannya pada publik lebih dulu sebelum gajinya dinaikkan.Menurut politisi PKB ini, kenaikan gaji akan tidak ada gunanya apabila pemerintah tidak memberikan pelayanan terlebih dulu pada masyarakat."Nonsense, nggak ada gunanya. Perbaiki dulu kinerja pelayanan publik, baru dinaikkan gajinya," kata Muhaimin usai salat Jumat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/7/2005).Di mata politisi muda ini, selama ini birokrasi di Indonesia belum mengalami reformasi. Oleh karenanya, sebelum rencana kenaikan gaji direalisasikan, dia meminta sistem birokrasi di Indonesia diperbaiki lebih dulu.Muhaimin juga menilai gaji pejabat tinggi negara tidak perlu ikut dinaikkan. "Kebutuhan mereka sudah tercukupi," alasannya.Yang paling mendesak adalah menaikkan aparat pemerintahan golongan rendah. "Itu harus dilakukan karena kebutuhan masyarakat dan inflasi terus naik," demikian Muhaimin.Seperti diberitakan, menurut rencana pemerintah akan menaikkan gaji PNS dan anggota TNI/Polri golongan rendah sebanyak 30% pada Januari 2006. Sedangkan PNS golongan III sekitar 10%. Untuk pejabat tinggi negara seperti menteri, wapres dan presiden, kebagian 5%.Tidak TepatMasih di gedung DPR, pengamat Arbi Sanit menilai, momentum kenaikan gaji pejabat negara saat ini tidak tepat. "Masak elit meningkat terus gajinya, rakyat semakin sulit. Negara sedang bangkrut, malah pejabatnya naik," kritiknya.Menurutnya, kenaikan PNS yang hanya 10-30% sebenarnya tidak cukup. Karena jumlah itu hanya memenuhi sepersepuluh kebutuhan PNS saat ini."Karena itu kalau ingin menyejahterakan PNS golongan rendah, harus diubah dulu sistem penganggaran terhadap mereka, sehingga bisa dituntut bekerja secara maksimal," demikian pendapat akademisi UI ini. (nrl/)