Malaysia Sempat Bantah Kapal Perangnya Masuki Perairan RI

Jakarta - Pejabat Kedubes Malaysia sempat membantah kapal perangnya berkeliaran di perairan Indonesia. Padahal data dari Global Possitioning System (GPS) membuktikan keberadaan mereka di perairan Jumur, Sumatera Utara (Sumut).Bantahan pemerintah Malaysia itu disampaikan Dirpolair Mabes Polri Brigjen Pol Nengah Sutisna usai melakukan pertemuan dengan pejabat Kedubes Malaysia Minister Mesrian Barhar dan Sekretaris II Rosmayudin dengan Kasubdit I Direktorat Asia Timur dan Pasifik Deplu Bambang Antarikso. Pertemuan berlangsung di Gedung Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta, Jumat (29/7/2005).Pertemuan digelar terkait dengan insiden pengepungan kapal patroli Polair Polda Sumut bernomor lambung 201 oleh kapal Diraja Malaysia, KP Kinabalu dan helikopter Navy M-502. Saat itu kapal patroli Polair tengah menggiring tiga kapal nelayan Malaysia yang kepergok menjaring ikan di perairan RI."Kita tidak terima bahwa mereka justru menggagalkan pemberantasan kejahatan. Awalnya pihak Malaysia membantah dan mengatakan kapal Diraja Malaysia sedang berada di wilayah Malaysia, " ungkap Sutisna.Namun Sutisna menegaskan, kapal nelayan tersebut justru berada di wilayah RI. "Tentunya mereka melanggar kedaulatan wilayah RI. Itu di wilayah kita. Itu bisa dilihat di GPS, tentunya kita bantah lagi," ujar Sutisna.Atas insiden itu, Sutisna lalu mengimbau pemerintah Malasyia mengekstradisi ketiga nelayan yang melanggar wilayah kedaulatan RI itu. Ketiga nelayan itu terpaksa dilepaskan setelah kapal patroli Polair tidak berdaya di bawah kepungan kapal dan heli Malaysia. Apalagi ABK ketiga kapal itu mulai berulah dan sempat mendorong anggota Polair ke laut."Anggota kita sebenarnya bisa saja menembak, tapi kita disarankan untuk tidak menembak karena sedang melakukan Operasi Simpatik," kata Sutisna. (umi/)