DetikNews
Kamis 19 Juli 2018, 22:55 WIB

Vonis Nur Alam Diperberat Jadi 15 Tahun Penjara

Haris Fadhil - detikNews
Vonis Nur Alam Diperberat Jadi 15 Tahun Penjara Nur Alam (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding KPK terhadap terdakwa Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam. Vonis Nur Alam diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Nur Alam tetap diwajibkan membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Hakim tingkat banding juga tetap menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nur Alam dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian putusan nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, yang dikutip detikcom, Kamis (19/7/2018).

Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan ahli Dr Basuki Wasis dalam persidangan, menyatakan perbuatan Nur Alam menyetujui IUP eksplorasi yang berubah menjadi operasi produksi PT Anugerah Harisma Barakah tanpa prosedur yang semestinya.

Hal itu disebut telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara masif di Pulau Kabaena, belum lagi bila dihitung biaya pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut telah mengakibatkan kerugian yang berskala besar.

Hakim juga menilai Nur Alam terbukti menerima gratifikasi dari Richcorp International Ltd. Gratifikasi itu disebut hakim disamarkan dalam bentuk asuransi walau akhirnya polis asuransi itu dibatalkan Nur Alam dan dananya, atas perintah Nur Alam, ditampung pada rekening PT Ultra Timbel Mas Abadi.

Meski memperberat hukuman penjara, majelis hakim tingkat banding mengesampingkan keberatan dari KPK dan penasihat hukum Nur Alam. Majelis hakim tingkat banding menyatakan sepakat dengan majelis hakim tingkat pertama kecuali soal lamanya masa hukuman.

"Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan sebagaimana yang diajukan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan penasihat hukum terdakwa sebagaimana tertuang baik dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar secara hukum oleh majelis hakim tingkat pertama sebagai judex factie dalam perkara a quo, dan karenanya dipertimbangkan untuk dikesampingkan," kata majelis hakim dalam putusannya.

"Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai judex factie membaca serta mempelajari dengan saksama amar putusan dari perkara a quo, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa, majelis hakim tingkat banding berpendapat belum memenuhi rasa keadilan sehingga perlu diubah," sambungnya.

Pada putusan tingkat pertama, Nur Alam divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor menilai Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra dan memperkaya diri sendiri dari uang yang didapat dari pengurusan izin pertambangan. Uang itu digunakan Nur Alam untuk membeli rumah dan mobil BMW Z4 atas nama Ridho Isana selaku staf protokoler Pemprov Sultra di Jakarta.

Namun, dalam vonis itu, majelis hakim mengesampingkan tuntutan soal kerugian ekologis terhadap terdakwa sebesar Rp 2,7 triliun sehingga hanya menetapkan Rp 1,5 triliun sebagai angka kerugian negara.




(haf/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed