"Data MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) itu menunjukkan bahwa hanya 5 persen pengemudi kendaraan umum yang memiliki SIM A Umum," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).
Anies mengklaim sebagian besar sopir angkot OK Otrip memiliki SIM A Umum. Karena itu, dia ingin masalah tersebut teratasi sebelum lebih banyak lagi sopir angkot yang bergabung dengan program OK Otrip.
"Yang OK Otrip sebaliknya, 95 persen punya SIM A Umum. Dari situ kita ingin belajar bikin dulu lebih jauh bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan dari pengemudi dan dari operator," terang Anies.
"Kemudian juga kita ingin agar angka yang nanti ketemu itu angka yang secara bisnis layak. Kenapa secara bisnis layak? Operator itu juga harus untung," imbuhnya.
Hingga kini memang belum banyak operator angkot yang bergabung ke OK Otrip karena belum ada titik temu terkait tarif per kilometer. Anies menyebut tarif per kilometer harus layak karena, kalau tidak, akan berimbas terhadap pelayanan angkutan itu sendiri.
"Kalau operator nggak untung, ya, pelayanannya akan buruk, mobilnya tidak terawat. Sopirnya pun akan bisa ugal-ugalan karena dia mengejar target. Tapi kalau secara bisnis itu layak, dia akan bisa survive dan pelayanan yang baik," terang Anies.
Adapun tarif per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI agar operator bergabung ke OK Otrip sebesar Rp 3.793. Namun pihak operator meminta Rp 4.800 atau paling kecil Rp 4.200 per kilometer. (zak/fdn)
