Anak-Menantu Ratu Atut Duduki Kekuasaan, Ada Apa dengan Banten?

Serang - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut politik dinasti di Indonesia, termasuk di Banten, merupakan bentuk terburuk. Masih kuatnya politik dinasti juga dipicu masifnya politik uang.

Politik dinasti, menurut Dahnil, mengabaikan suatu sistem yang sehat dalam demokrasi. Politik dinasti juga disebut mengabaikan rekam jejak dan lebih menonjolkan keturunan serta logistik dalam pesta demokrasi.

"Politik dinasti di Indonesia ini kan politik dinasti dalam bentuk yang terburuk menurut saya, dalam arti yang terburuk itu maksudnya adalah dia mengabaikan meritokrasi. Dia mengabaikan suatu sistem yang sehat, dia mengabaikan kompetensi, dia mengabaikan rekam jejak yang dikedepankan adalah keturunan dan logistik dalam hal ini uang," kata Dahnil saat berbincang dengan detikcom, Rabu (18/7/2018).

Baca juga: Anak, Menantu, dan Adik Tiri Ratu Atut Siap Rebut Kursi Legislatif

Penulis buku 'Dinasti Rente' itu menilai, selama politik uang masih ditoleransi, politik dinasti terus akan menjamur. Pasalnya, politik uang berhubungan erat dengan jejaring politik dinasti.

"Jadi memang menurut saya masih menjamurnya politik dinasti ini adalah bukti bahwasanya politik uang itu masih ditoleransi oleh pemilih kita ada fakta bahwasanya masih ditoleransi kita," ungkapnya.

Baca juga: 10 Nama di Dinasti Ratu Atut: Anak, Adik, hingga Mantu

Selain itu, sumbangsih kedigdayaan politik dinasti di Indonesia, khususnya di Banten, juga tak terlepas dari keterlibatan partai politik. Sebagai contoh, lanjut Dahnil, praktik politik uang sudah terjadi sejak proses di partai politik.

"Intinya adalah selama politik uang masih ditoleransi oleh pemilih kita, oleh partai politik kita, oleh elite politik kita, maka politik dinasti ini akan terus tumbuh," tuturnya.

Politik dinasti Ratu Atut melibatkan anak, menantu, hingga ipar. Mereka menduduki jabatan strategis, dari wakil gubernur yang dijabat anak kandungnya, Andika Hazrmy, hingga wali kota dan bupati. Tak ketinggalan, kursi legislatif juga diduduki menantunya. (asp/asp)