Dephan Minta TNI Ajukan Anggaran Penarikan Pasukan dari Aceh

Jakarta - Dalam perjanjian damai RI-GAM disebutkan, TNI harus menarik pasukannya dari Aceh. Untuk itu, Departemen Pertahanan (Dephan) meminta Mabes TNI mengajukan anggaran baru bagi penarikan pasukan pasca penandatanganan MoU dengan GAM."Anggaran itu belum ada. Anggaran TNI yang ada saat ini hanya untuk dana operasi pemulihan keamanan di masa tertib sipil," kata Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafri Sjamsuddin, usai pertemuan Menhan Juwono Sudarsono dengan Panglima TNI dan tiga Kastaf angkatan, di Kantor Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (28/7/2005).Setelah Mabes TNI mengajukan alokasi dana baru, selanjutnya Dephan akan mengajukan anggaran itu ke Departemen Keuangan. Namun Sjafrie mengatakan, jumlah anggaran baru itu masih belum dikalkulasikan."Anggaran untuk operasi pemulihan keamanan dalam tertib sipil di Aceh bulan Juni sampai Desember 2005 tidak dapat digunakan untuk dana penarikan mundur pasukan, karena akan dipertanyakan akuntabilitasnya," kata Sjafrie.Saat ditanya mengenai anggaran dana bagi tim monitoring Aceh, Sjafrie mengatakan itu bukan wewenang Dephan. Demikian pula dengan proses penyerahan senjata milik GAM, juga bukan wewenang Dephan."Itu tidak pakai dana dong, kan tinggal bawa sendiri dan tinggal taruh. Dana itu diperlukan kalau prajurit dikasih makan. Kalau GAM menyerahkan senjata, masak pakai anggaran dari Dephan juga," ujarnya.Berbeda dengan pernyataan Sjafrie, Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Soetarto mengatakan, dana penarikan pasukan bisa saja diambil dari dana operasi pemulihan keamanan di Aceh yang sebelumnya sudah dianggarkan."Kita sekarang punya dana operasi yang seharusnya untuk operasi pemulihan keamanan tertib sipil. Itu barangkali yang digunakan untuk penarikan kalau memang ada penarikan," tukasnya. (fab/)