Rabu 18 Juli 2018, 08:53 WIB
Mendikbud: Guru Jangan Beri PR Siswa dari 'Menu Cepat Saji' LKS
Foto: Ari Saputra
Jakarta -
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menilai larangan pemberian pekerjaan rumah (PR) yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Blitar didasari berbagai pertimbangan. Dia mengimbau jangan sampai guru memberi PR dari 'menu cepat saji' alias lembar kerja siswa (LKS).
"Kota Blitar sudah menerapkan kebijakan lima hari sekolah dan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) secara penuh. Keputusan itu pasti sudah didasarkan atas pertimbangan perlu tidaknya ada PR untuk siswa. Kalau di sekolah sudah menerapkan cara belajar tuntas memang tidak perlu ada PR," ujar Muhadjir kepada detikcom, Selasa (17/7/2018).
Muhadjir mengimbau agar guru-guru di sekolah tidak memberikan PR kepada siswa dari 'menu cepat saji' alias hanya dari lembar kerja siswa (LKS). Jika hendak memberikan PR, semestinya guru meramu kontennya lewat materi pelajaran yang telah disampaikan.
"Yang saya minta tidak dilakukan adalah kalau guru memberi tugas PR bukan menu pelajaran buatannya sendiri tetapi diambilkan dari menu "cepat saji" dari LKS yang dia beli. Apalagi kalau pengadaannya juga ada permainan antara guru atau sekolah dengan penjual LKS," kata Muhadjir.
Kepala Dindik Pemkot Blitar M Sidik mengatakan, sebetulnya kebijakan larangan memberikan PR sudah diterapkan sejak tahun lalu.
"Namun hanya berupa imbauan. Nah untuk tahun ini, kami coba lebih intensif memberikan anjuran secara formal. Mungkin akan kami edarkan selebaran. Pembelajaran harus tuntas pada saat di sekolah," tegas Sidik ditemui di kantornya, Selasa (17/7/2018).
Larangan pemberian PR, menurut Sidik, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dari keluarganya. Pelajaran kecakapan hidup.
(nkn/nkn)
"Kota Blitar sudah menerapkan kebijakan lima hari sekolah dan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) secara penuh. Keputusan itu pasti sudah didasarkan atas pertimbangan perlu tidaknya ada PR untuk siswa. Kalau di sekolah sudah menerapkan cara belajar tuntas memang tidak perlu ada PR," ujar Muhadjir kepada detikcom, Selasa (17/7/2018).
"Yang saya minta tidak dilakukan adalah kalau guru memberi tugas PR bukan menu pelajaran buatannya sendiri tetapi diambilkan dari menu "cepat saji" dari LKS yang dia beli. Apalagi kalau pengadaannya juga ada permainan antara guru atau sekolah dengan penjual LKS," kata Muhadjir.
Kepala Dindik Pemkot Blitar M Sidik mengatakan, sebetulnya kebijakan larangan memberikan PR sudah diterapkan sejak tahun lalu.
"Namun hanya berupa imbauan. Nah untuk tahun ini, kami coba lebih intensif memberikan anjuran secara formal. Mungkin akan kami edarkan selebaran. Pembelajaran harus tuntas pada saat di sekolah," tegas Sidik ditemui di kantornya, Selasa (17/7/2018).
Larangan pemberian PR, menurut Sidik, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dari keluarganya. Pelajaran kecakapan hidup.
(nkn/nkn)
