Kemiskinan RI Terendah Sepanjang Sejarah, JK Singgung 'Gaji' Petani

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Selasa, 17 Jul 2018 19:27 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: dok. Setwapres)
Jakarta - Belum lama ini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 sebesar 9,82 persen, terendah sepanjang sejarah RI. Wapres Jusuf Kalla (JK) lantas menyinggung soal pendapatan warga pedesaan yang masih sangat rendah.

"Di desa itu pada umumnya pertanian. Apabila daerah pertanian itu contohnya saja yang diproduksi adalah pangan, itu pendapatan masyarakat itu kecil. Karena, apalagi di Jawa ini kepemilikan lahan itu rata-rata sepertiga hektare. Sepertiga hektare itu penghasilannya kecil, paling tinggi Rp 1 juta per bulan, sedangkan kalau kerja di pabrik bisa dapat Rp 3 juta," ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

Menurut JK, masyarakat desa yang berpenghasilan dari pertanian dan memiliki lahan hanya sepertiga hektare pasti tidak tidak memiliki pendapatan yang cukup. Hal ini karena dia harus menyeimbangkan dengan pengeluaran lainnya, seperti menanam tanaman yang mempunyai nilai tinggi.

"Katakanlah buah-buahan atau hortikultura, sayuran. Tapi kalau hanya padi sepertiga hektare berarti hanya menghasilkan 2 ton per musim. Kalau 2 ton per musim harganya cuma Rp 10 juta, kalau 10 juta itu dibagi 12, ya sejuta per bulan," katanya.


JK menilai adanya industri di suatu wilayah akan memberikan pendapatan kepada masyarakat. JK pun menyinggung pendapatan masyarakat di daerah Karawang dan Tangerang yang, walaupun dengan upah UMR, masih mendapatkan rata-rata Rp 2-3 juta per bulan.

"Karena itu, industri akan mendapatkan pendapatan orang. Karena itu, walaupun industrinya labour, insentif itu akan meningkatkan pendapatan. Kenapa di Jawa Barat agak lebih baik, di Karawang, di Tangerang, karena pendapatan industri," ucapnya.

"Walaupun UMR, masih Rp 2 juta-3 juta per bulan per orang, dibanding dengan sawah sepertiga hektare. Karena itu, terjadi urbanisasi, pasti otomatis ada urbanisasi dari desa ke daerah industri," imbuhnya.

Untuk itu, JK mengatakan perlu membangun listrik, jalan, hingga pelabuhan di daerah. "Baru industri bisa jalan, maka infrastruktur penting," tuturnya.


JK juga mengatakan semua orang akan menerima jika harga hasil pertanian dan perkebunan naik. Namun yang sulit jika harga beras naik, maka pemerintah akan melakukan operasi pasar.

"Itu memang masalahnya untuk padi, walaupun beras kita lebih mahal dibanding beras di Thailand, cuma di sana (Thailand) produktivitasnya tinggi. Jadi yang harus dilakukan ialah meningkatkan produktivitasnya, bukan memperluas sawah," ungkapnya.

JK memandang masih mungkin untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. "Masih mungkin dengan bibit yang lebih baik," imbuhnya. (nvl/rna)