DPR Minta Mendiknas Tegur Stafnya yang Main Politik

Jakarta - Gara-gara mengeluarkan surat keputusan ijazah sekolah madrasah Mualimmin tidak setara dengan SMA, Kepala Biro Hukum Diknas Wukir dinilai ikut bermanuver di Pilkada Semarang. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo diminta menegur keras anak buahnya itu.Anggota Komisi X (bidang pendidikan, pemuda dan olah raga) Masduki Baidlowi, menilai surat keputusan Kepala Biro Hukum Diknas Wukir diduga terkait dengan pencalonan bupati di Semarang yang salah satu calonnya, yakni dari PKB mengantongi ijazah Mualimmin dari Pabelan, Jawa Tengah."Kami minta Mendiknas dan jajarannya tidak bermain politik karena lembaga pendidikan nasional bukan lembaga politik," kata Masduki Baidlowi di DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2005).Surat pernyataan yang dikeluarkan dinilai sebagai bentuk intervensi politik yang akan menguntungkan calon dari partai tertentu."Ijazah Mualimmin sudah diakui setara dengan SMA karena dapat pengesahandari Departemen Agama dan bukan dari Diknas," imbuhnya. (aan/)