JK hadir di acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Nasional Tahun 2018, di Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2018). Acara tersebut bertema 'Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pembangunan yang Berkualitas'.
"Apa itu pembangunan yang berkualitas? Tentu ada beberapa elemen dari pembangunan yang berkualitas, yang pertama tentu pertumbuhan yang tumbuh dengan baik. Sekarang kita tumbuh 5,04, tentu target kita lebih tinggi dari itu," ujar JK mengawali sambutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena tentunya pembangunan itu mempunyai efek kepada usaha-usaha yang lainnya yang dapat memberikan pekerjaan sekaligus pendapatan kepada masyarakat kita yang luas Ini. Tentu itu lah yang kita tuju, pembangunan yang berkualitas," kata JK.
Baca juga: JK Minta BPJS Dukung Gerakan Hidup Sehat |
Pembangunan yang berkulitas dikatakan JK, bukan hanya dikerjakan dan bisa diawasi oleh BPKP. Namun prosesnya, mulai dari perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas, anggarannya oleh Kementerian Keuangan, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian lainnya. Semua proses itu harus berjalan baik sehingga tercipta pembangunan yang berkualitas.
"Ada suatu pertanyaan selalu menjadi pertanyaan kita di pemerintahan, kenapa anggaran yang setiap 10 tahun bertumbuh 100 persen tapi belum kita mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sekarang anggaran kita kurang lebih Rp 2.200 triliun APBN kita. 10 Tahun lalu hanya sekitar Rp 1.000 trilun, 10 tahun yang sebelumnya lagi hanya sekitar Rp 500 triliun," ungkapnya.
Baca juga: JK: Ketimpangan Menimbulkan Pemberontakan |
"Tumbuh 100 persen kurang lebihnya setiap 10 tahun. Tapi pertumbuhannya tetap sekitar 5 persen, kenapa itu terjadi? Tentu antara lain, pertama anggaran rutin kita termasuk belanja barang itu bertumbuh itu berkembang/bertumbuh lebih tinggi dibanding anggaran pembangunan," jelasnya.
JK menyebutkan, tahun ini anggaran belanja barang negara berjumlah di atas Rp 300 triliun. Sementara itu, anggaran belanja modal yang dulu anggaran pembangunan hanya berjumlah lebih Rp 200 trilun.
"Ada perbedaan hampir Rp 100 trilun antara belanja barang, termasuk memang belanja sosial di situ termasuk anggaran belanja barang. Artinya adalah bagaimana kita semua melaksanakan yang baik sekaligus mengawasinya. Sehingga anggaran belanja tumbuh, dan efeknya juga memberikan pertumbuhan yang lebih tinggi kepada bangsa ini, sehingga dapat betul-betul dinikmati dan memberikan efek yang berkualitas kepada masyarakat kita semua," ucapnya.
(nvl/dnu)











































