DetikNews
Senin 16 Juli 2018, 20:32 WIB

Jokowi Jawab Serangan Prabowo-Amien soal Freeport

Andhika Prasetia, Sylke Febrina Laucereno, Peti - detikNews
Jokowi Jawab Serangan Prabowo-Amien soal Freeport Presiden Joko Widodo (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 51 persen mendapat kritik dan dianggap sebagai pencitraan pemerintah pada tahun politik. Sentimen negatif ini di antaranya datang dari mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Presiden Joko Widodo pun menjawab 'serangan' tersebut. Jokowi menegaskan proses mencapai kesepakatan dengan pihak Freeport tidak mudah dan memakan waktu.

"Ini kan namanya proses itu mesti pertama-tama harus head of agreement (HoA). Nanti ditindaklanjuti ke-2, ke-3. Tapi kesepakatan itu perlu saya sampaikan ya, ini proses panjang hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun, kita lakukan dan alot sekali," ujar Jokowi di gedung Akademi Bela Negara NasDem, Jl Pancoran Timur II, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018).


Menurutnya, proses pengambilalihan saham PT Freeport yang memakan waktu panjang ini perlu disyukuri. Penandatanganan HoA merupakan kemajuan yang juga perlu disyukuri.

Jokowi berharap tidak ada sentimen negatif terkait pengambilalihan saham PT Freeport.

"Jangan malah sudah ada kemajuan ada yang ngomong miring-miring," ungkapnya.


Sebelumnya, eks Menkeu Fuad Bawazier menilai penandatanganan HoA sebagai pencitraan. Menurutnya, HoA hanya deklarasi politik karena baru sekadar perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

"Jadi bagi yang mengerti bisnis dan hukum, HoA ini sebenarnya hanya sebuah deklarasi politik alias belum ada hasil atau perjanjian yang mengikat di antara kedua belah pihak, tapi rupanya pemerintah perlu pencitraan untuk mendongkrak Jkw di tahun politik ini," ujar Fuad dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/7).

Menurutnya, kontrak karya tambang Freeport akan berakhir pada 2021 dan baru bisa dirundingkan dan diputuskan dua tahun sebelum berakhir atau tahun 2019. Fuad mengatakan seharusnya bersabar karena bisa dan berhak memiliki saham 51 persen itu tanpa harus membeli pada 2021 atau setelah itu.


"Sebab, ibaratnya negara membeli barangnya sendiri karena sebenarnya thn 2021 izin penambangannya akan habis. Lagi pula, selain pemerintah Indonesia, juga tidak akan ada pihak lain yang bersedia atau berani membeli saham PTFI," tutur Fuad, yang pernah menjabat Dirjen Pajak.

Amien juga menyinggung pemerintah yang baru saja menyepakati akuisisi 51 persen saham PTFI. Menurut Amien, hal itu hanya sebuah kebohongan. Namun Amien tidak mau melanjutkan ucapannya soal Freeport itu.


"Seolah-olah kita sudah senang karena Freeport kembali ke tangan Ibu Pertiwi. Buat saya, itu hanya, maaf, bohong-bohongan, karena operasional masih mereka, semuanya masih mereka. Gitu," kata Amien di lokasi acara di aula Masjid Al-Furqon, Jakarta Pusat, Sabtu, (14/7).

Pemerintah telah menandatangani HoA proses divestasi 51 persen saham PTFI di Kementerian Keuangan, Kamis (12/7). Penandatanganan dilakukan CEO Freeport McMoRan Inc Richard Adkerson dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum.

Freeport McMoRan (FCX--kode saham di New York Stock Exchange) adalah induk PTFI. Sementara Inalum adalah BUMN yang akan membeli 51 persen saham. Setelah nanti proses divestasi terjadi, porsi 51 persen saham PTFI beralih ke Inalum, dan 49 persen sisanya dipegang Freeport McMoRan.


Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mau komentar jauh menanggapi kesepakatan akuisisi 51 persen saham Freeport.

"Ya, saya kan belum begitu jelas isi dari perjanjian. Kita lihat nanti hasilnya gimana," kata Prabowo seusai halalbihalal Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di aula Masjid Al-Furqon, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7).
(jbr/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed