DetikNews
Senin 16 Juli 2018, 18:58 WIB

NasDem-Hanura-Perindo DKI Sudah Daftarkan Bacalegnya ke KPUD

Peti - detikNews
NasDem-Hanura-Perindo DKI Sudah Daftarkan Bacalegnya ke KPUD Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos (Peti/detikcom)
FOKUS BERITA: Bursa Transfer Caleg
Jakarta - Baru tiga partai yang mendaftarkan nama bakal caleg mereka untuk Pileg 2019 di KPU DKI Jakarta. Tiga partai tersebut adalah NasDem, Perindo, dan Hanura.

"Jadi hari ini ada tiga yang sudah dapat tanda terima. NasDem yang pertama, lalu Hanura, yang ketiga Perindo," kata Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos di kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat Senin, (16/7/2018).

Pantauan di lokasi, Partai Perindo mendaftar pada pukul 14.25 WIB diwakili Ketua DPW Partai Perindo DKI Sahrian Tarigan dan Sekretaris DPW Perindo DKI Jakarta Ramdan Alamsyah. Kemudian Hanura mendaftar pada pukul 15.42 WIB diwakili oleh Kepala Sekretariat DPD Partai Hanura DKI Kuri Yani dan Wakil Bendahara DPD Hanura DKI Rizki Agustina.


Sebenarnya PBB sudah datang untuk mendaftarkan bakal caleg ke KPU DKI Jakarta, tapi masih dianggap sebatas konsultasi. Hal tersebut lantaran PBB belum menerima tanda terima dari KPU.

Betty juga menjelaskan, untuk saat ini, KPU masih memeriksa berkas yang didaftarkan NasDem, Hanura, dan Perindo. Ketiga partai telah menyerahkan berkas-berkas bacaleg, mulai formulir surat pernyataan bakal calon (BB1), informasi bakal calon (BB2), dan pakta integritas (BB3).

"Jadi ketiganya secara berkas sudah kami terima dan sudah kami berikan tanda terima. Untuk verifikasi calon BB1 dan BB2 sedang kami lakukan untuk kami sampaikan pada 19-21 (Juli 2018). Jadi untuk teman-teman di sini sedang memeriksa untuk tiga partai politik yang tadi," ujarnya.


Ada 10 dapil di DKI yang akan diperebutkan bakal caleg di Pileg 2019 ini. Tiga partai yang telah mendaftarkan calegnya mengisi seluruh kuota, yakni 106.

"Iya, hampir semua dapil diisi 100 persen. Jadi 106 bakal caleg yang disampaikan tiga parpol, tidak ada yang di bawah itu," jelas Betty.

Dia belum bisa memastikan apakah ada bacaleg yang pernah menjadi napi korupsi. Dalam PKPU No 20 Tahun 2018, eks napi korupsi tidak bisa menjadi anggota DPR atau DPRD.
(elz/elz)
FOKUS BERITA: Bursa Transfer Caleg
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed