Jaksa Agung Tak Janji Bisa Tuntaskan Kasus HAM Sebelum Pilpres

Jakarta - Jaksa Agung M Prasetyo tak bisa menjanjikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan sebelum Pilpres 2019. Apa alasannya?

"Kita tidak bisa menjanjikan itu (selesai sebelum Pilpres 2019)," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Prasetyo menjelaskan, penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu itu terbentur pada persoalan undang-undang. Berbagai kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 tak bisa dijerat dengan UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Yang akan kita lakukan dan masih mungkin dilakukan adalah perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah tahun 2000, setelah kita memiliki UU tentang peradilan HAM," sebutnya.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Segera Selesaikan Kasus HAM Berat

"Sementara untuk kasus yang lain, tujuh lainnya itu kan terjadinya sebelum kita memiliki UU itu. Nah, di situ perlu ada keputusan politik dari DPR perlu dibentuk peradilan ad hoc yang sampai sekarang semuanya belum ada," imbuh Prasetyo.

Dia menuturkan, kasus-kasus pelanggaran HAM yang paling mungkin dituntaskan ialah yang terjadi mulai dari tahun 2000. Salah satunya, Prasetyo mencontohkan, kasus yang terjadi di Abepura, Papua.

"Seperti kasus yang terjadi di Aceh, Abepura," ujarnya.

Prasetyo kemudian menambahkan agar penuntasan kasus pelanggaran HAM berat ini tak dikaitkan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang jelas, semangat mengungkap pelanggaran HAM berat ini tidak pernah padam.

"Jangan kaitkan dengan janji Nawacita, ini semuanya masalah bersama. Ini kasusnya sudah lama dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto. Sebelumnya sudah pernah ada pernyataan seperti itu tapi terkendala pada realitas bukti dan fakta yang harus dikumpulkan ya," jelas Prasetyo.

Baca juga: LPSK Minta Dukungan Anggaran Perlindungan Korban Pelanggaran HAM

"Semangat untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu tak pernah padam," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Komnas HAM.

Pertemuan ditutup dengan pernyataan Presiden yang memberikan perhatian untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat dan memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjutinya," ungkap Ahmad Taufan Damanik, Jumat (8/6). (tsa/elz)