Senin 16 Juli 2018, 05:07 WIB
Dorodjatun akan Bersaksi di Sidang BLBI
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Foto: Hasan Alhabshy/detikcom)
Jakarta -
Sidang lanjutan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kini Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Prof Dorodjatun Kuntjoro-Jakti akan memberikan kesaksian di sidang kasus BLBI.
"JPU KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, yaitu Dorojatun Kuntjoro-jakti," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (15/7/2018.
Selain Dorodjatun, jaksa KPK juga menghadirkan saksi yaitu eks Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Lukita D. Tuwo, eks Deputi BPPN Taufik Mappaenre dan mantan Direktur Keuangan PT Gajah Tunggal Mulyati Gozali.
KPK berharap publik juga mengikuti proses persidangan perkara yang merugikan negara Rp 4,58 triliun ini.
"KPK mengajak publik untuk mengikuti bersama persidangan demi persidangan kasus BLBI ini, agar nanti hasilnya objektif dan memberi rasa keadilan pada publik. Kami duga dalam kasus ini negara dirugikan Rp 4,58 triliun. Jumlah yang cukup besar, sehingga perhatian kita bersama diperlukan," ucap Febri.
Sebelumnya, majelis hakim menunda Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang memberikan kesaksian di sidang kasus BLBI. Sebab, Dorodjatun akan dikonfrontasi dengan eks Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan pihak lainnya.
Syafruddin selaku mantan Kepala BPPN didakwa merugikan negara Rp 4,5 triliun terkait BLBI. Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan SKL dari BPPN terhadap BDNI, yang dimiliki pengusaha Sjamsul.
(fai/nvl)
"JPU KPK kembali menghadirkan sejumlah saksi dalam persidangan kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung, yaitu Dorojatun Kuntjoro-jakti," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Minggu (15/7/2018.
Selain Dorodjatun, jaksa KPK juga menghadirkan saksi yaitu eks Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Lukita D. Tuwo, eks Deputi BPPN Taufik Mappaenre dan mantan Direktur Keuangan PT Gajah Tunggal Mulyati Gozali.
KPK berharap publik juga mengikuti proses persidangan perkara yang merugikan negara Rp 4,58 triliun ini.
"KPK mengajak publik untuk mengikuti bersama persidangan demi persidangan kasus BLBI ini, agar nanti hasilnya objektif dan memberi rasa keadilan pada publik. Kami duga dalam kasus ini negara dirugikan Rp 4,58 triliun. Jumlah yang cukup besar, sehingga perhatian kita bersama diperlukan," ucap Febri.
Sebelumnya, majelis hakim menunda Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang memberikan kesaksian di sidang kasus BLBI. Sebab, Dorodjatun akan dikonfrontasi dengan eks Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan pihak lainnya.
Syafruddin selaku mantan Kepala BPPN didakwa merugikan negara Rp 4,5 triliun terkait BLBI. Kerugian negara itu berkaitan dengan penerbitan SKL dari BPPN terhadap BDNI, yang dimiliki pengusaha Sjamsul.
(fai/nvl)
