Lantik 3 Pejabat Eselon I KLHK, Ini Pesan Siti Nurbaya

Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I) lingkup KLHK. Ketiganya yaitu Ruandha Agung Sugardiman sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Winarni D Monoarfa sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, dan Laksmi Wijayanti sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam.

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya mengatakan bahwa dia percaya para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

"Pekerjaan atau tugas-tugas dirjen dan Staf Ahli Menteri sebetulnya sama banyaknya dan sama repotnya, bedanya dirjen lebih banyak operasi di lapangan, sedangkan Staf Ahli Menteri lebih banyak operasi berpikirnya. Jadi dua-duanya berat," ujar Siti Nurbaya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/7/2018).

Pelantikan dilaksanakan di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (13/7/2018). Dalam upaya pengendalian perubahan iklim, menurutnya, tantangan ke depan yaitu untuk mengaktualisasikan instrumen-instrumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana instrumen-instrumen tersebut diinformasikan, disosialisasikan, dan dilembagakan ke daerah serta masyarakat.

Baca juga: KLHK Tangkap Pelaku Tambang Timah Ilegal di Hutan Bangka Belitung

"Artinya harus dipahami dan diinternalisasikan kepada semua stakeholders," tegasnya.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim juga mempunyai tugas untuk menjalin kebersamaan dengan kementerian lembaga (K/L) lain. Selain itu, perlu juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar pemerintahan yang mempunyai tugas dan langkah strategis serta dapat berpengaruh dalam progres aktualisasi pengendalian perubahan iklim.

"Dari 29% target penurunan emisi GRK untuk Indonesia, 17% berasal dari sektor energi, dan 11% dari sektor kehutanan. Yang paling menjadi atensi internasional yaitu kombinasi energi. Pada rapat terbatas kabinet, Bapak Presiden mempertegas untuk mengaktualisasikan biodiesel," jelas Siti.

Berkaitan dengan hal ini, interaksi dengan K/L lain serta hubungan pusat dan daerah menjadi penting di KLHK. Dalam UU tentang Otonomi Daerah, telah diatur bahwa salah satu ukuran hubungannya, selain administrasi dan keuangan, juga tata kelola lingkungan.

Siti mencontohkan, Ditjen Penegakan Hukum LHK dalam multilayer sistemnya, dan Ditjen PSLB3 dimana Undang-Undangnya lebih banyak bobotnya di pemerintah daerah. Tentu saja hal ini membutuhkan kelancaran dalam hubungan kelembagaan pusat dan daerah.

Baca juga: KLHK Nilai Kerja Sama ASEAN Bisa Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Menurut Siti, posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam juga tidak kalah penting. Saat ini pemerintah tengah berpikir keras untuk sebuah artikulasi atau formulasi bagaimana persoalan sumberdaya alam hutan dan lingkungan mendapatkan dukungan finansial secara berkesinambungan (financing sustainability).

"Intinya bahwa yang dilantik hari ini, harapannya akan melengkapi dan secara signifikan akan membangun langkah korektif sebagamana yang diharapkan Bapak Presiden," pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Penasehat Senior Menteri, Staf Khusus, Tenaga Ahli Menteri, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan para undangan. (idr/ega)