Kamis 12 Juli 2018, 15:14 WIB
100 Ribu Orang Minta Vonis Rp 366 M Pembakar Hutan Dieksekusi
Aceh -
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari beberapa lembaga menyerahkan petisi berupa 100 ribu dukungan ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh. Dukungan itu sebagai bentuk dorongan agar majelis tinggi membatalkan putusan PN Meulaboh yang menganulir vonis Rp 366 miliar terhadap PT Kallista Alam.
Penyerahan petisi ini dilakukan di PT Banda Aceh, Kamis (12/7/2018). Koalisi masyarakat sipil sendiri yaitu gabungan dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM dan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup (P2LH). Petisi dukungan publik itu diterima oleh pelayananan informasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
"Penyerahan petisi ini merupakan bentuk kepedulian dan kekecewaan publik terhadap putusan PN Meulaboh yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung terhadap kasus pembakaran lahan ini tidak bisa dieksekusi. Sebagai wujud partisipasi publik, HAkA menggalang petisi melalui change.org," kata Sekretaris Yayasan HAkA, Badrul Irfan di PT Banda Aceh.
Pada sidang pada 12 April 2018 lalu, majelis Hakim PN Meulaboh yang memeriksa perkara nomor 16/Pdt_G/2017/PN Mbo menyatakan bahwa putusan PN Meulaboh sebelumnya yakni perkara nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO yang menghukum PT Kallista Alam (PT KA) dengan denda dan kewajiban memulihkan lahan yang rusak akibat pembakaran senilai Rp 366 miliar tidak mempunyai title eksekutorial atau tidak bisa dieksekusi.
Padahal sebelumnya PT KA dinyatakan bersalah karena terbukti membakar 1.000 hektar lahan gambut di Tripa, Nagan Raya, Aceh. Dalam petisi yang diserahkan hari ini, HAKa mendesak MA untuk membatalkan putusan 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo sekaligus memerintahkan PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT KA sesuai dengan putusan perkara nomor 1 PK/PDT/2017 jo putusan nomor 651 K/Pdt/2015 jo putusan nonor 50/PDT/2014/PT BNA jo putusan nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO untuk membayar biaya pemulihan Iingkungan sebesar Rp 366 miliar.
Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Maratua Rambe, mengatakan, dirinya akan menyerahkan petisi yang diserahkan berbagai lembaga ini kepada pimpinan. Nanti mereka akan melihat dan mempelajari terlebih dahulu petisi tersebut.
"Kita belum pelajari apa isinya. Ini baru kita terima, kita baca dulu," kata Maratua.
(asp/asp)
Penyerahan petisi ini dilakukan di PT Banda Aceh, Kamis (12/7/2018). Koalisi masyarakat sipil sendiri yaitu gabungan dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Rumoh Transparansi, FORA, Change.org Indonesia, GeRAM dan Perhimpunan Pengacara Lingkungan Hidup (P2LH). Petisi dukungan publik itu diterima oleh pelayananan informasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
"Penyerahan petisi ini merupakan bentuk kepedulian dan kekecewaan publik terhadap putusan PN Meulaboh yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung terhadap kasus pembakaran lahan ini tidak bisa dieksekusi. Sebagai wujud partisipasi publik, HAkA menggalang petisi melalui change.org," kata Sekretaris Yayasan HAkA, Badrul Irfan di PT Banda Aceh.
Pada sidang pada 12 April 2018 lalu, majelis Hakim PN Meulaboh yang memeriksa perkara nomor 16/Pdt_G/2017/PN Mbo menyatakan bahwa putusan PN Meulaboh sebelumnya yakni perkara nomor 12/PDT.G/2012/PN MBO yang menghukum PT Kallista Alam (PT KA) dengan denda dan kewajiban memulihkan lahan yang rusak akibat pembakaran senilai Rp 366 miliar tidak mempunyai title eksekutorial atau tidak bisa dieksekusi.
Padahal sebelumnya PT KA dinyatakan bersalah karena terbukti membakar 1.000 hektar lahan gambut di Tripa, Nagan Raya, Aceh. Dalam petisi yang diserahkan hari ini, HAKa mendesak MA untuk membatalkan putusan 16/Pdt.G/2017/PN.Mbo sekaligus memerintahkan PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT KA sesuai dengan putusan perkara nomor 1 PK/PDT/2017 jo putusan nomor 651 K/Pdt/2015 jo putusan nonor 50/PDT/2014/PT BNA jo putusan nomor 12/PDT.G/2012/PN.MBO untuk membayar biaya pemulihan Iingkungan sebesar Rp 366 miliar.
Humas Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Maratua Rambe, mengatakan, dirinya akan menyerahkan petisi yang diserahkan berbagai lembaga ini kepada pimpinan. Nanti mereka akan melihat dan mempelajari terlebih dahulu petisi tersebut.
"Kita belum pelajari apa isinya. Ini baru kita terima, kita baca dulu," kata Maratua.
(asp/asp)
