Ginandjar: Pidato SBY kepada DPD Bukan Seremonial Belaka

Jakarta - DPD membantah penjelasan rencana pembangunan daerah dalam RAPBN oleh Presiden SBY kepada DPD hanya acara seremonial belaka. "Bagi kami pidato presiden itu sama sekali bukan seremonial, karena DPD memang diperintahkan UUD 45 memberi pertimbangan kepada RAPBN," kata Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2005).Menurut Ginandjar, latar belakang keinginan DPD adalah karena masih adanya ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat. Sehingga sosialisasi rencana pembangunan daerah oleh presiden merupakan hal yang penting."Alangkah baiknya presiden menyampaikan langsung kepada rakyat mengenai rencana, konsep dan wawasan pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan yang selama ini dirasakan lebih menguntungkan pusat," ujarnya.Berdasarkan hasil pertemuan segitiga antara SBY, Ginandjar, dan Ketua DPR Agung Laksono pada Senin lalu, 25 Juli 2005, di Istana Merdeka, disepakati SBY akan menyampaikan penjelasannya kepada DPD pada 23 Agustus 2005.Ginandjar mengutip pernyataan SBY bahwa forum pada 23 Agustus tersebut merupakan awal dari sebuah konvensi baru, di samping penyampaian RAPBN dan nota keuangan secara resmi kepada DPR.Untuk itu Ginanjar berharap, setelah berlangsung beberapa kali konvensi baru ini nanti dapat diformalkan. Sehingga konvensi ini nantinya dapat diatur dalam UU Keuangan Negara dan Tata Tertib DPR. (nal/)