Untuk mengantisipasi masalah sosial akibat lonjakan pendatang baru ini, Pemkot Jaksel menggelar operasi bina kependudukan (Biduk). Indekos hingga rumah kontrakan menjadi sasaran operasi petugas.
"Sekitar 70 ribu pendatang baru masuk Jakarta dan 26,83 persennya atau sekitar 18ribu lebih ada di Jakarta Selatan. Biasanya kita bisa temui (pendatang baru) di transportasi umum rakyat," kata Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali.
Marullah mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang warga untuk datang ke Jakarta karena Jakarta adalah milik semua. Akan tetapi, setiap warga pendatang baiknya sudah dibekali kemampuan agar tidak menimbulkan dampak sosial, seperti PMKS hingga potensi menimbulkan kerawanan kriminalitas.
"Dampak sosialnya ya banyak memang, di daerah kita banyak juga. Ada tanah tanah yang kadang-kadang pemiliknya tinggalkan, misalnya ada tanah luas, kosong, dipakai sama mereka. Kadang-kadang bantaran kali dipakai, pinggir-pinggir rel dipakai sama mereka. Kita aparat siap siaga menjaga itu semuanya, jangan sampai terjadi gitu akhirnya menempati lokasi yang bukan proporsinya," paparnya.
Bagi pendatang baru yang tidak memiliki kemampuan, Marullah mengatakan pihaknya punya program untuk itu. "Banyak di OK-OCE ya, ada di BLK iya, di panti sosial iya, jadi silahkan mengakses. Memang itu biasanya bagi masyarakat yang punya KTP Jakarta," lanjutnya.
Sementara Kasudin Dukcapil Jaksel Abdul Harris mengatakan, operasi akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya akan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk melakukan pendataan.
Pihaknya juga menyiapkan pelayanan administrasi kependudukan keliling, seperti pelayanan akte kelahiran, distribusi e-KTP, rekam e-KTP, hingga surat keterangan domisili sementara (SKDS).
"Kalau nggak punya surat keterangan bisa bikin langsung di sini SKDS. Ini hari kedua. kemarin melalui RT/RW," kata Harris.
