DetikNews
Rabu 11 Juli 2018, 22:19 WIB

Catatan BPK Berujung Pencopotan Dirut Jakpro

Mochamad Zhacky, Muhammad Fida Ul Haq, Indra Komara - detikNews
Catatan BPK Berujung Pencopotan Dirut Jakpro Foto: Satya Heragandhi. (Indra-detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Satya Heragandhi dari jabatan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pencopotan ini tak terlepas dari adanya catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) terkait pengelolaan aset Pemprov DKI.

"Jadi salah satu keinginan kita terutama adalah soal penataan aset. Jakarta ini PR terbesar dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemarin adalah pengelolaan aset," kata Anies di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).


Anies resmi mencopot jabatan Dirut Jakpro dari pundak Satya Heragandhi pada Selasa (10/7). Keputusan tersebut berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa yang dipimpin Kepala Badan Pembina BUMD Yurianto.

Anies lalu memilih Eks Direktur Manajemen Aset Pertamina Dwi Wahyu Daryoto menggantikan Satya. Dwi dinilai Anies punya kompetensi dan pengalaman dalam pengelolaan aset.

"Sekarang kita alhamdulillah mendapatkan seorang dirut yang punya pengalaman di bidang pengelolaan aset yang baik. Beliau pernah mengelola aset di Pertamina, pernah memimpin di PWC (PricewaterhouseCoopers), salah satu perusahaan konsultan akuntansi salah satu yang terbaik di dunia. Jadi seorang yang punya track record amat baik," ujarnya.


Dwi sendiri belum mengetahui apakah pengelolaan aset milik Jakpro dilakukan dengan baik atau tidak. Namun, ia memastikan akan mengecek.

"Kan BPK audit bukan ke Jakpro, tapi kan ke Pemerintah DKI. Nah, mungkin ada catatan-catatan lah yang soal aset tanah lah yang tumpang-tindih, atau mungkin (aset) yang in break ke Jakpro, ya, itu nanti," kata Dwi saat dihubungi detikcom, Rabu (11/7).

"Saya nggak tahu persisnya apa, nanti coba saya follow up. Jadi sampai sekarang belum bisa klarifikasi. Tetapi yang jelas Pak Gubernur juga ada concern lah (masalah aset)," imbuhnya.


Dwi mengetahui banyak catatan BPK yang menyoroti masalah pengelolaan aset Pemprov DKI. Dia memastikan akan menindaklanjuti jika ada laporan BPK yang mempersoalkan soal pengelolaan aset milik Jakpro

"Tapi kan setahu saya audit BPK itu pasti ada catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti dan itu tidak mengganggu WTP, karena kan audit itu tergantung materialitas dan signifikansi," papar Dwi.


Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya menyampaikan Satya akan tetap dilibatkan dalam pembangunan LRT hingga selesai. Posisi Satya saat ini adalah komisaris di salah satu anak usaha Jakpro.

"Jadi Pak Satya ini adalah bagian daripada penyegaran. Untuk LRT saya minta Pak Satya membantu saya untuk mengawasi sampai nanti beroperasi. Dipastikan tidak akan menimbulkan keterlambatan," kata Sandiaga di Condet, Jakarta Timur, Rabu (11/7).
(idh/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed