Cegah Peretasan, KPU Minta Tambahan Dana Rp 35 Miliar ke Jokowi

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran dana penguatan information technology (IT) kepada Presiden Joko Widodo. Salah satunya tambahan dana untuk elemen server senilai Rp 35 miliar.

"Itu untuk mempercepat proses. Salah satunya server, tapi (Rp 35 M) itu hanya untuk satu elemen," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).

Baca juga: Peretas Situs Bawaslu Diancam 10 Tahun Penjara

Hal senada juga dikatakan Komisioner KPU Viryan Aziz. Dia mengatakan KPU membutuhkan tambahan dana untuk menguatkan struktur dan jaringan teknologi di KPU.

"Jadi kita akan melakukan penguatan IT KPU, salah satu elemen penguatannya adalah server. Nah salah satu nilainya Rp 35 M, tapi ada lagi yang lain, yang Rp 35 M itu hanya salah satu harga server," kata Viryan.

"Prinsipnya, kami akan melakukan penguatan IT KPU secara menyeluruh dan bukan hanya buat server saja ya. Totalnya ada 8 aspek (untuk penguatan IT), salah satu aspek itu server," kata Viryan.

Baca juga: KPU Bahas Penanganan Masalah IT dengan Kominfo dan Polri

Viryan mengatakan tujuan penguatan IT KPU ini dimaksud agar tidak kembali terjadi peretasan. Selain itu untuk melakukan peningkatan kapasitas hingga faktor keamanan.

"Penguatan itu disebut dengan Akselerasi Penguatan IT KPU (APIK). Tujuannya agar kasus-kasus peretasan seperti kemarin ini tidak lagi terjadi, baik peretasan, maupun kapasitas yang kurang, jaringan yang bermasalah, kemudian bagaimana faktor keamanan dalam internet kita, dan lain-lain," kata Viryan. (ams/ams)