Rabu 11 Juli 2018, 19:25 WIB
Golkar Duga Ahok Banyak Merenung Sebelum Tolak Bebas Bersyarat
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
FOKUS BERITA:
Ahok Bebas Bersyarat
Jakarta -
Partai Golkar turut mengomentari tentang sikap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menolak mendapatkan pembebasan bersyarat. Golkar memiliki dugaan soal sikap Ahok itu.
"Dugaan saya dia banyak melakukan perenungan yang membuat dia memilih menjalani hukuman secara penuh," ujar Wasekjen Golkar M Sarmuji kepada wartawan, Rabu (11/7/2018).
Namun, menurut Sarmuji, sikap Ahok patut dihargai. Dia berharap sikap Ahok dapat menjadi teladan.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Ahok jika dilakukan dengan penuh kesadaran patut dihargai karena menukar kebebasan dengan hukuman. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi semua orang," ucapnya.
Ahok divonis pada 9 Mei 2017 dengan hukuman 2 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
Setahun kemudian Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun PK Ahok dengan nomor perkara Nomor 11 PK/PID/2018 ditolak pada Senin, 26 Maret 2018. Tiga hakim, yakni hakim Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo, bulat menolak PK Ahok tersebut.
Belakangan, Ahok disebut bisa mendapatkan pembebasan bersyarat pada bulan Agustus 2018. Namun Ahok memilih menjalani hukuman penjara 2 tahunnya.
"Beliau sebenarnya bisa PB (pembebasan bersyarat) pada bulan Agustus, namun sampai saat ini sepertinya beliau ingin bebas murni," kata Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami kepada detikcom.
(gbr/dhn)
"Dugaan saya dia banyak melakukan perenungan yang membuat dia memilih menjalani hukuman secara penuh," ujar Wasekjen Golkar M Sarmuji kepada wartawan, Rabu (11/7/2018).
Namun, menurut Sarmuji, sikap Ahok patut dihargai. Dia berharap sikap Ahok dapat menjadi teladan.
"Apa yang dilakukan oleh Pak Ahok jika dilakukan dengan penuh kesadaran patut dihargai karena menukar kebebasan dengan hukuman. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi semua orang," ucapnya.
Ahok divonis pada 9 Mei 2017 dengan hukuman 2 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
Setahun kemudian Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun PK Ahok dengan nomor perkara Nomor 11 PK/PID/2018 ditolak pada Senin, 26 Maret 2018. Tiga hakim, yakni hakim Artidjo Alkostar, Salman Lurhan, dan Margiatmo, bulat menolak PK Ahok tersebut.
Belakangan, Ahok disebut bisa mendapatkan pembebasan bersyarat pada bulan Agustus 2018. Namun Ahok memilih menjalani hukuman penjara 2 tahunnya.
"Beliau sebenarnya bisa PB (pembebasan bersyarat) pada bulan Agustus, namun sampai saat ini sepertinya beliau ingin bebas murni," kata Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami kepada detikcom.
(gbr/dhn)
