PDIP Minta Pemprov DKI Tegas Larang Kegiatan Politik di Balai Kota

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Rabu, 11 Jul 2018 18:08 WIB
Gembong Warsono (Rachman Haryanto/detikcom)
Gembong Warsono (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta - Fraksi PDIP di DPRD DKI meminta Pemprov DKI tegas melarang penggunaan Balai Kota untuk aktivitas politik.

"Walaupun sekarang belum memasuki masa kampanye, undang-undang itu tetap menjadi acuan. Jangan sampai masalah yang sama saat kedatangan Amien Rais di Balai Agung terulang," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).




Gembong meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertindak tegas jika terjadi pelanggaran. Dia tak ingin Anies menyalahgunakan kewenangannya.

"Jangan sampai (Anies melakukan) abuse of power," sebut Gembong.

Sebelumnya, tersebar undangan mengatasnamakan KAHMI yang belakangan dipastikan palsu. Undangan itu berisi deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden 2019.

Presidium KAHMI Siti Zuhro dan Sekjen KAHMI Manimbang Kahariady, yang namanya tertulis pada undangan itu, telah mengkonfirmasi hal itu.

"Nggak benar itu, HMI tidak pernah berpolitik praktis. HMI berpolitik moral. Jadi tidak benar undangan itu," kata Siti saat dimintai konfirmasi detikcom.

Anies Baswedan juga menegaskan poster deklarasi capres yang menggunakan nama KAHMI sebagai informasi bohong. Anies menyebut pembuatnya sangat kejam.

"Itu hoax itu dan menurut saya yang membuat itu kejam," kata Anies di RS Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Anies mengimbau masyarakat tidak menerima informasi yang faktanya belum valid. Dia berharap masyarakat mengkritisi informasi yang bertebaran di media sosial.

"Semuanya kritis saja pada informasi, itu hoax," ujarnya. (fdu/fdn)