Munas PKS Soroti Kelambanan SBY

Jakarta - Musyawarah Nasional (Munas) sebuah partai politik biasanya diisi dengan pemilihan ketua umum. Tapi tidak bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tak ada agenda pemilihan ketua umum dalam Munas yang akan dibuka malam nanti. Munas PKS akan diisi sikap politik atas kinerja pemerintahan.Munas PKS yang akan berlangsung 27-31 Juli 2005 ini akan digelar di Hotel Atlet Century Park, Kawasan Senayan, Jakarta. Munas diikuti seluruh DPW PKS yang berjumlah 33 dan diikuti oleh 500 orang peserta.Munas akan dibuka oleh Ketua MPR Hidayat Nurwahid pada pukul 19.00 WIB, Rabu (27/7/2005). Ketua Umum Partai Golkar M. Jusuf Kalla yang juga menjabat Wapres akan menghadiri acara tersebut. Ketua Munas I PKS Mustapha Kamal menjelaskan, agenda Munas PKS bukan lagi memilih ketua umum. Pemilihan itu telah dilakukan bulan lalu dalam wadah Musyawarah Majelis Syuro (MMS). Acara itu secara aklamasi memilih Tifatul Sembiring sebagai ketua umum dan KH Hilmi Aminuddin sebagai ketua majelis syuro. Agenda Munas, kata Mustapha, yakni evaluasi internal PKS dan pernyataan sikap politik PKS terkait dengan kinerja pemerintah selama ini. Sikap politik PKS khususnya akan menyoroti permasalahan birokrasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mustapha menilai, pemerintahan SBY lamban melakukan reformasi birokrasi. Akibat permasalahan birokrasi itu, tiga kader PKS yang masuk ke pemerintahan kesulitan memberikan kontribusi secara maksimal. "Bagaimana mungkin hanya dengan seorang yang baik tanpa didukung sebuah sistem yang baik akan berhasil? Permasalahan itulah yang dirasakan 3 orang menteri dari PKS saat ini," kata Mustapha saat ditemui detikcom. Sementara untuk evaluasi internal, PKS berencana akan mengamandemen beberapa AD/ART. Amandemen itu terkait dengan bertambah besarnya PKS saat ini. "Amandemen ini ditujukan untuk mengantisipasi serta mempersiapkan PKS ke depan yang jauh lebih baik dan lebih sesuai dengan partai yang sudah lebih besar," kata Mustapha. (iy/)