Selasa 10 Juli 2018, 21:03 WIB
M Taufik Gugat Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg ke MA
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik (Marlinda/detikcom)
Jakarta -
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menggugat aturan KPU yang melarang eks koruptor nyaleg di Pemilu 2019. Gugatan itu dilayangkan Taufik ke Mahkamah Agung (MA).
"Iya, itu banyak dibicarakan orang-orang karena melanggar undang-undang," ujar Taufik saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (10/7/2017).
Taufik menambahkan pasal yang mengatur eks napi korupsi tak boleh nyaleg sudah banyak yang digugat ke MA. Aturan tersebut terdapat di PKPU No 20/2018.
"Bukan saya doang (yang menggugat), banyak itu PKPU saja," ucapnya.
Taufik mengaku memang ingin nyaleg lagi di DPRD DKI. Dia yakin pihaknya akan memenangkan gugatan di MA.
Dalam website MA, gugatan Taufik teregister dengan nomor 43 P/HUM/2018 tertanggal 10 Juli 2018. Adapun lembaga yang digugat Taufik adalah KPU RI.
Taufik juga merupakan mantan terpidana korupsi yang pernah divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi. Taufik, yang kala itu sebagai Ketua KPUD DKI, terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004.
"Iya saya yakin dong (menang gugatan)," ungkapnya.
(rvk/imk)
"Iya, itu banyak dibicarakan orang-orang karena melanggar undang-undang," ujar Taufik saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (10/7/2017).
Taufik menambahkan pasal yang mengatur eks napi korupsi tak boleh nyaleg sudah banyak yang digugat ke MA. Aturan tersebut terdapat di PKPU No 20/2018.
"Bukan saya doang (yang menggugat), banyak itu PKPU saja," ucapnya.
Taufik mengaku memang ingin nyaleg lagi di DPRD DKI. Dia yakin pihaknya akan memenangkan gugatan di MA.
Dalam website MA, gugatan Taufik teregister dengan nomor 43 P/HUM/2018 tertanggal 10 Juli 2018. Adapun lembaga yang digugat Taufik adalah KPU RI.
Taufik juga merupakan mantan terpidana korupsi yang pernah divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi. Taufik, yang kala itu sebagai Ketua KPUD DKI, terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam pengadaan barang dan alat peraga Pemilihan Umum 2004.
"Iya saya yakin dong (menang gugatan)," ungkapnya.
(rvk/imk)
eks koruptor dilarang nyaleg
aturan kpu eks koruptor dilarang nyaleg
larangan eks napi korupsi nyaleg digugat
