DetikNews
Selasa 10 Juli 2018, 11:21 WIB

PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Digugat, Menkum: Jalan Saja

Samsudhuha Wildansyah - detikNews
PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Digugat, Menkum: Jalan Saja Menkum HAM Yasonna Laoly (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Peraturan KPU (PKPU) yang melarang eks koruptor menjadi calon anggota legislatif digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut gugatan merupakan hak warga negara.

"Ya jalan saja, jalan. Memang itu kan hak mereka untuk menggugatnya," kata Yasonna di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Pernyataan ini disampaikan Yasonna saat keluar dari kantor Kemenko Polhukam. Ia datang pukul 10.21 WIB dan keluar pada pukul 10.50 WIB karena Wiranto punya agenda di luar kantor.



Tonton juga 'Tak Ada Alasan PKPU yang Melarang Eks Koruptor Nyaleg Dibungkam':

[Gambas:Video 20detik]

PKPU eks napi korupsi dilarang nyaleg digugat Wa Ode Nurhayati. Eks terpidana korupsi itu menilai PKPU bertentangan dengan UU Pemilu.

"Kami mengajukan gugatan PKPU ke MA. UU Pemilu tidak mengatur norma yang melarang caleg eks terpidana. Tidak ada larangan secara tegas kenapa PKPU bisa muncul menabrak norma di atasnya," kata pengacara Wa Ode, Herdiyan Saksono, Sabtu (7/7).

Aturan KPU soal larangan eks koruptor nyaleg tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan KPU ini diteken Ketua KPU Arief Budiman pada Sabtu (30/6).

Larangan eks koruptor nyaleg tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 huruf h. Selain mantan terpidana korupsi, mantan bandar narkoba dan mantan pelaku kejahatan seksual anak dilarang menjadi caleg.

PKPU Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Digugat, Menkum: Jalan Saja

(fdn/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed