DetikNews
Selasa 10 Juli 2018, 09:10 WIB

Balas Hanura, PD: Tak Paham Partai Lain Tapi Celometan

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Balas Hanura, PD: Tak Paham Partai Lain Tapi Celometan Foto: Yulida Medistiara/detikcom
FOKUS BERITA: Move Politik TGB
Jakarta - Partai Demokrat (PD) membalas serangan Partai Hanura soal rencana sanksi untuk TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). PD menyebut Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah banyak omong kosong dengan menuding partai lain tak menjunjung demokrasi.

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menegaskan di dalam partainya, demokrasi berjalan sempurna. Partainya juga menghargai pendapat dari semua kader.

"Di Partai Demokrat, Demokrasi sangat berjalan sempurna. Dalam segala penentuan arah politik, tidak ada keputusan seorang Ketum saja, tapi demokrasi yang menghargai semua pendapat," kata Ferdinand kepada detikcom, Selasa (10/7/2018).



Ferdinand mengatakan, perbedaan pendapat juga kerap terjadi di tubuh PD. Hal itu menurutnya lumrah dan biasa terjadi di setiap partai.

"Tapi perbedaan itu hanya boleh di internal bukan keluar sampai ada sikap resmi partai. Ini yang tidak dipahami Inas," ujarnya.

"Di dalam rapat-rapat kami, selalu ada perbedaan. Ada yang dukung Jokowi ada yang dukung Prabowo dan ada yang dukung sosok lain. Dan itu sah karena diutarakan di ruang rapat internal bukan deklarasi resmi," imbuh Ferdinand.



Ferdinand menyayangkan sikap Inas yang terlalu mencampuri 'rumah tangga' partai lain. Dia meminta Inas untuk fokus dengan permasalahan partainya saja.

"Inas Nasrullah ini tampaknya sudah tidak punya pekerjaan di Hanura dan tampak mulai frustasi dengan kondisi Hanura sendiri, sehingga lebih banyak ngomongin dan ngurusin internal partai lain daripada memikirkan partainya yang tampakbya tidak akan lolos parlement treashold sebagaimana hasil survei yang selalu menempatkan suara Hanura di kisaran 1%. Ini frustasi politik hingga harus cari perhatian," tuturnya.

Ferdinand juga menuding Inas tak memahami permasalahan yang terjadi hingga akhirnya PD berniat memberikan sanksi pada TGB yang mendeklarasikan dukungannya ke Jokowi. TGB, kata Ferdinand, mendahului sikap PD yang hingga saat ini belum melabuhkan dukungan.

"Jadi Inas kalau tidak paham yang seperti ini sebaiknya jangan ngomongin Partai Demokrat. Kasihan jadi terlihat genit dan konyol. Tidak paham partai lain tapi celometan. Dalam menetapkan dukungan saja seperti saat ini, aspirasi kader juga ditampung, dibahas di Majelis Tinggi Partai. Coba tanya Inas, Hanura dukung Jokowi dasarnya apa? Kemauan Ketum semata?," ujar Ferdinand.

"Jangan jadi pelawak lah kalau sudah politisi. Jangan ambil lapangan pekerjaan pelawak, kasihan mereka. Jadi politisi ya fokus saja dipoltik. Demokrasi justru paling hidup di Demokrat dibanding yang lain," lanjutnya.



Sebelumnya, Inas menyayangkan sikap PD jika benar memberi sanksi ke TGB. Inas menilai pemberian sanksi kepada TGB malah menunjukkan bahwa PD tak menjunjung tinggi asas demokrasi.

"Apa kata dunia apabila ada partai dengan platform demokrasi tapi pimpinannya bukan demokrat tulen, karena kadernya tidak boleh berpendapat berbeda," kata Inas kepada detikcom, Selasa (10/7/2018).

Inas kemudian menjelaskan apa maksud demokrat tulen yang disebutnya. Ia menjelaskan, sikap PD yang tak memperbolehkan para kadernya untuk berbeda pendapat tersebut tidak menunjukkan partai yang menganut paham demokrasi.

"Demokrat kan artinya penganut faham demokrasi, tapi jika dalam praktiknya ternyata malahan otoriter, maka mana bisa disebut demokrat tulen?" ujar Inas.
(mae/ams)
FOKUS BERITA: Move Politik TGB
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed