DetikNews
Senin 09 Juli 2018, 14:24 WIB

Suap APBD, Kepala BPKAD Lampung Tengah Akui Terima Rp 100 Juta

Haris Fadhil - detikNews
Suap APBD, Kepala BPKAD Lampung Tengah Akui Terima Rp 100 Juta Sidang Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah nonaktif J Natalis Sinaga. (Haris/detikcom)
Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Tengah Madani mengaku menerima duit Rp 100 juta terkait kasus suap APBD. Dia mengatakan duit itu untuk keperluan operasional dirinya saat mengurus administrasi pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Awalnya, hakim bertanya soal pengembalian uang yang dilakukan oleh Madani kepada KPK. Menurut Madani, duit yang dikembalikannya berjumlah Rp 100 juta.

"Saudara ada mengembalikan uang ke KPK? Uang apa itu?" tanya ketua majelis hakim kepada Madani, yang menjadi saksi pada sidang dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah nonaktif J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).

"Iya, sesuai seperti yang saya sampaikan terdahulu, dalam rangka mengurus itu," jawab Madani.


Madani mengatakan mengembalikan uang itu karena merasa uang tersebut bukan haknya. Meski demikian, dia mengaku tak ingat secara pasti siapa yang menyerahkan duit Rp 100 juta itu kepadanya.

"Saya sudah kembalikan. Karena bukan hak saya. Uangnya untuk operasional, untuk ke Jakarta, segala macam. Waktu itu saya juga lupa yang berikan, Andre atau siapa," tuturnya.


Dia mengaku menggunakan duit itu kebutuhan seperti transportasi hingga penginapan di Jakarta. Menurutnya, tak ada anggaran resmi untuk dirinya mengurus kebutuhan pinjaman itu.

"Berapa tadi kembalikan ke KPK? Kok bisa lupa yang berikan?" tanya hakim.

"Rp 100 juta. Kalau nggak Aan, saya lupa siapa itu. Dari Aan atau di berita acara saya sebut. Dari Aan atau Andre. Sekitar Desember. (Uang untuk) ke Jakarta, segala macamnya. Untuk ramai-ramai karena kan saya berangkat tidak sendiri," ucapnya.

"Penggunaan gimana? SPJ dapat?" tanya hakim.

"Tidak dipertanggungjawabkan. Untuk transpor, hotel, makan, minum. Paling yang berangkat dua. Tidak (dapat SPJ). Karena ini di luar tugas pokok fungsi saya, jadi begitu," ujar Madani.

Menurut Madani, dia pulang pergi Jakarta-Lampung Tengah sebanyak 20 kali. Dia mengaku hanya mengetahui soal administrasi.

"Lebih dari 20 kali. Iya, dengan rentang waktu, yang kita agak intensif dari 2016. Tentang administrasi," jelas Madani.

Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah nonaktif J Natalis Sinaga telah menerima suap Rp 9,69 miliar dari Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa. Suap itu berkaitan dengan rencana pinjaman daerah Pemkab Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Suap Rp 9,6 miliar itu diberikan kepada Natalis secara bertahap dengan rincian Rp 2 miliar; Rp 1,5 miliar; Rp 2 miliar; Rp 1,5 miliar; Rp 495 juta; Rp 1,2 miliar; dan Rp 1 miliar sehingga totalnya kurang-lebih Rp 9,69 miliar. Pemberian itu bertujuan agar DPRD meloloskan pengajuan pinjaman daerah Pemkab Lampung Tengah terhadap PT SMI sebesar Rp 300 miliar.

Sementara itu, rekan Natalis, Rusliyanto, yang juga anggota DPRD Lampung Tengah, didakwa menerima Rp 1 miliar dari Mustafa. Pemberian itu juga berkaitan dengan rencana pinjaman daerah untuk PT SMI.
(haf/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed