PPP: Medsos Lebih Kasar, Bukan Sekedar 'Cebong-Kampret'

Jakarta - Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) setuju dengan yang diutarakan KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) untuk menghentikan penggunaan istilah 'cebong-kampret' pada dua pendukung tokoh politik. Menurutnya, pelabelan dua kelompok itu membuat media sosial tak terkontrol untuk saling hujat.

"PPP sangat setuju dan PPP sebagai partai yang selalu mengedepankan politik akhlakul karimah, maka istilah yang tanda kutip menggangu sebaiknya memang tidak ada, apalagi di pertarungan media sosial sudah tak terkontrol lagi, bahkan lebih kasar lagi, bukan sekedar kata cebong, kata kampret, banyak yang lebih kasar," kata Baidowi saat dihubungi detikcom, Minggu (8/7/2018) malam.

Baca juga: Aa Gym Minta Setop Cebong-Kampret, Hanura: Aa Kamana Wae?

Dalam hal ini, PPP menyayangkan era digital saat ini justru dijadikan wadah untuk saling hujat antar dua kelompok pendukung tokoh politik. Sehingga dia menilai pernyataan dari ulama seperti Aa Gym diperlukan untuk menyejukkan suasana politik.

"PPP menyayangkan di era digital politik yang seperti ini justru kedewasaan politik kita tak terkontrol, dengan adanya imbauan pemuka agama seperti Aa Gym bisa berdampak positif, politik kita di Tanah Air, bahwa kita berbeda pendapat tak menjadi dasar kita bermusuhan, caci maki," ujarnya.

"Ke depan bagaimana masing-masing kandidat, masing-masing tokoh bisa mengarahkan, ini kan yang heboh suporternya, kalau pemainnya kan biasa aja. suporternya yang di luar kontrol," lanjut Baidowi.

Tonton juga 'PPP Sukses di Pilgub Jawa, Arsul Sani : Ini Pemanasan yang Baik':

Baca juga: PDIP Setuju Usulan Aa Gym Hilangkan Istilah Cebong-Kampret

Lebih lanjut, Baidowi mengatakan peran seperti Aa Gym harus diperbanyak. Bahkan, elite politik juga harus berperan untuk tidak memperkeruh suasana dengan penyebutan 'cebong-kampret'.

"Tokoh-tokoh seperti Aa Gym harus diperbanyak lagi untuk menyerukan, kalau Aa Gym sudah bersuara menyejukan, saya kira tokoh yang lain punya tokoh yang sama seperti PBNU, Muhammadiyah, untuk menyuarakan termasuk eliternya anggota DPR juga harus meredam, terus pejabat partai harus bisa memeberikan pemahaman," jelasnya.

(idn/imk)