Presiden SBY Harap MUI Lebih Aktif Memberi Saran

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin menempatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam posisi sentral dalam penanganan berbagai masalah masyarakat menyangkut aqidah keislaman. MUI juga diharap memberi saran mengenai masalah-masalah aktual."Sehingga akan jelas bedanya mana yang merupakan wilayah kenegaraan dan mana yang pemerintah sepatutnya mendengar pandangan ulama. Dengan demikian pemerintah sesuai kewenangannya tidak salah mengambil langkah," ujar Presiden saat membuka Munas VII MUI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/7/2005). Menurut Kepala Negara, tidak semua masalah yang ada dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum. Terutama berkaitan dengan keagamaan dan keislaman sebagaimana yang sering terjadi di Indonesia yang menganut asas kebebasan beragama.Di titik inilah sumbangsih peran dan uluran tangan ulama diperlukan untuk memecahkan persoalan secara lebih arif dan bijaksana. Dengan demikian, penyelesaian masalah kehidupan berbangsa dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut, Presiden juga berhadap agar para ulama juga dapat memberikan saran, kritik dan pertimbangan terhadap semua masalah aktual yang sedang dihadapi lembaga negara. Seperti sosialisasi gerakan hemat energi kepada masyarakat luas agar dapat dipahami dengan pikiran yang jenih.Demikian juga dengan upaya penghentian konflik bersenjata di NAD secara damai dan bermartabat yang sedang dirintis. Peranan para ulama sangatlah dibutuhkan dalam menumbuhkan dukungan dan pengertian dari warga provinsi yang sangat kuat rasa keislamannya tersebut.Pemerintah juga mengaharapkan uluran tangan dari para pemuka agama Nasrani untuk mendukung penuntasan ancaman separatisme yang masih jadi ganjalan di Papua secara bermartabat dan penuh persudaraan."Kami mohon doa restu dari pemuka agama untuk menyelesaikan keresahan sebagian saudara kita di Papua. Sehingga kita tetap mamapu mempertahankan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yaag diamanatkan UUD 45," sambungnya. (asy/)