Kubu Ambhara Klaim Ada Oknum Hanura Intimidasi KPU terkait Sipol

Dwi Andayani - detikNews
Sabtu, 07 Jul 2018 19:38 WIB
Jumpa pers pengurus Hanura kubu Ambhara (Foto: Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Hanura kubu 'Ambhara' mengklaim ada oknum yang mengaku dari Hanura mengintimidasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengisian data sistem informasi partai politik (sipol). Hal ini terjadi saat pihaknya tengah memperbaiki kepengurusan Hanura di kantor KPU.

"Kemarin pada saat tim verifikasi mengupload data-data pengurus DPC Partai Hanura baru-baru 25, kurang lebih sisa 5 lagi datang oknum-oknum yang mengaku Partai Hanura yang melakukan pengrusakan, sehingga petugas KPU tidak berani melakukan pengisian," ujar Ketua Tim Hukum Partai Hanura Adi Warman di Grand Slipi Tower, Jakarta Barat, Sabtu (7/7/2108).


"Bahkan diancam petugas KPU men-delete, menghapus apa yang sudah masuk di sistem di sipol," sambungnya.

Adi mengutuk perbuatan yang dilakukan oknum itu. Menurutnya, hal tersebut berlawanan dengan nilai-nilai di Hanura.

"Saya atas nama tim hukum mengutuk keras perbuatan itu karena kader partai Hanura tidak diajarkan membuat anarkis, partai Hanura mengedepankan hati nurani, sopan dan elegan, berjuang untuk kepentingan rakyat," kata Adi.

Ia meminta kepolisian mengusut kasus kekerasan tersebut. Nantinya dikhawatirkan hal ini dapat mengganggu kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Jadi apabila melakukan seperti itu saya meminta dengan sangat kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Kalau tidak diusut tuntas saya sangat khawatir lembaga KPU akan terus diganggu oleh oknum yang melakukan kegiatan anarkis tersebut," ujar Adi.


Sebelumnya, Hanura menuding KPU tak independen. Ketidak independenan KPU yang dimaksud terkait dengan terjadinya perubahan data sipol milik Hanura. KPU kini menggunakan SK Menkum HAM dengan Sarifuddin Sudding sebagai Sekjen Hanura, sesuai dengan keputusan PTUN.

"Sikap KPU ini ditunjukkan dengan melakukan suatu tindakan yang bersifat intervensi mengatur internal partai dengan cara mengeluarkan atau mengubah data sipol tanpa adanya persetujuan dari DPP Partai Hanura yang sah dalam hal ini dengan Ketua Umum Dr Oesman Sapta dan Sekjen Harry Lontung Siregar," kata Ketua Bidang Advokasi Hukum Partai Hanura Dodi S Abdulkadir (6/7). (dkp/dkp)