Gerindra Yakin Reklamasi Pengaruhi Penilaian UNESCO soal Kota Tua

Jakarta - Gerindra membantah pernyataan PDIP bahwa reklamasi tak mempunyai keterkaitan dengan penilaian Kota Tua yang gagal jadi warisan budaya UNESCO. Gerindra menegaskan penilaian itu merupakan wewenang UNESCO, bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Begini, ngomong nggak ada kaitan, jangan ngomong sama gubernur, ngomong sama UNESCO. Itu yang nilai UNESCO, UNESCO yang nilai sehingga yang jadi salah satu penghambatnya itu (reklamasi)," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik, saat dihubungi pada Jumat (6/7/2018) malam.

Baca juga: Anies: Reklamasi Berdampak Penilaian Kota Tua Jadi Warisan UNESCO

Taufik menjelaskan Anies hanya menyampaikan penilaian UNESCO soal reklamasi yang menjadi salah satu faktor kegagalan Kota Tua menjadi warisan budaya dunia. Jika ada yang tak setuju dengan penilaian itu, Taufik mempersilakannya memprotes UNESCO.

"Itu UNESCO yang nilai, bukan gubernur. Gubernur hanya menyampaikan, kenapa ini nggak ada masuk, karena salah satunya adanya reklamasi. Kalau kita nggak setuju itu, protesnya sama UNESCO, bukan sama gubernur," ujarnya.

Baca juga: PDIP: Reklamasi Tak Pengaruhi Kota Tua Gagal Jadi Warisan Budaya

Sebelumnya, PDIP menyebut reklamasi tak mempengaruhi secara langsung penilaian Kota Tua, yang tak masuk daftar warisan budaya UNESCO. PDIP menilai Kota Tua tak masuk daftar tersebut karena inkonsistensi program Pemprov DKI.

"Secara langsung tidak berpengaruh. Kenapa saya katakan tidak berpengaruh secara langsung, karena sebetulnya Pemprov sekarang inkonsistensi terhadap program," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi. (knv/rna)