KPK akan Panggil Lagi Saksi TNI yang Mangkir dari Kasus Heli AW-101

Jakarta - KPK menemui kendala soal mangkirnya saksi perwira TNI AU dari panggilan terkait kasus pengadaan helikopter AW-101. Saat ini KPK berupaya memanggil mereka kembali.

"Kita evaluasi dulu seperti apa berikutnya. Deputi juga masih berupaya baik formal maupun informal untuk kemudian mencoba lagi. Nanti kalau nggak datang juga, nanti kita pikir lagi seperti apa," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/7/2018).

Baca juga: KPK: 8 Perwira TNI AU Tak Hadiri Panggilan soal Heli AW-101

Saut menegaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyuarakan komitmen yang sama dalam penuntasan kasus ini. Saut menyebut tak ada perlindungan khusus dari Hadi untuk saksi-saksi yang mangkir.

"Komitmennya sama (dengan panglima sebelumnya) dan lagi-lagi, ketika seseorang harus bertanggung jawab, kan Panglima tidak bisa memaksa-maksa (saksi kalau beralasan), 'Pak, saya lagi sakit' atau alasan apa pun mereka. Kita coba panggil lagi," ucap Saut.

Baca juga: Kasus AW-101, Eks KSAU Tunjuk Hidung Mantan Panglima 'Pembuat Masalah'

KPK pada Selasa (3/7) memanggil delapan perwira menengah TNI AU untuk diperiksa sebagai saksi. Tetapi seluruh saksi tersebut tidak hadir tanpa memberi konfirmasi.

"Penyidik KPK terhambat menangani kasus ini karena kesulitan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pengadaan helikopter tersebut dan audit BPK yang belum selesai," tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Selasa (3/7).

Dalam kasus ini, ada lima tersangka yang ditetapkan POM TNI. Sementara itu, KPK menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka pertama dari swasta pada Jumat (16/6). Irfan diduga meneken kontrak dengan AgustaWestland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.

Namun, dalam pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar. Hingga saat ini BPK masih melakukan audit untuk menghitung kepastian kerugian keuangan negara. (nif/knv)