Menhub Perintahkan Semua Kantor Syahbandar Cek Kelaikan Kapal

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan koordinasi dengan seluruh jajaranya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Koordinasi ini membahas masalah struktur dan fungsi keselamatan.

"Hari ini kita ada sesi koordinasi dengan Depdagri (Kemendagri)," ujar Budi, di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).

Baca juga: Kemenhub: Sudah Banyak Warga Pakai Life Jacket Seberangi Danau Toba

Ia mengatakan masyarakat harus disosialisasikan terkait keselamatan dalam menggunakan transportasi, khususnya penggunaan pelampung. Selain itu ia juga meminta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk melakukan pengecekan kelayakan terhadap seluruh sarana transportasi.

"Kita harus mensosialisasikan kepada masyarakaat bahwa keselamatan itu adalah yang utama. Jangan bermain dengan keselamatan, jangan menggampangkan penggunaan life jacket, jangan menggampangkan untuk didaftarkan dalam manifes. Ini bukan saja kewajiban regulator tetapi juga operator dan penumpang," kata Budi.

Baca juga: Kemenhub Akan Evaluasi Tarif Kapal Penyeberangan di Danau Toba

Dia juga memerintahkan agar KSOP untuk melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan alias ramp check segala kapal transportasi. Bila ada yang melakukan pelanggaran maka harus mendapatkan hukuman dan armadanya tak boleh beroperasi.

"Hal lain saya minta pada KSOP untuk melakukan ramp check kepada semua fungsi-fungsi sarana yang ada di seluruh Indonesia, lakukan tanpa terkecuali, dan lakukan suatu punishment, bagi mereka mereka yang tidak layak tidak boleh berjalan," sambungnya.

Baca juga: Kemenhub Terbitkan Aturan Berlayar di Danau Toba

Budi juga berpesan kepada syahbandar yang bertugas untuk memperhatikan SOP dalam pelabuhan. Budi juga meminta pemerintah daerah menutup pelabuhan yang tidak mengikuti aturan.

"Kepada syahbandar KSOP untuk memastikan SOP dari satu pelabuhan itu berjalan dengan baik. Saya minta kepada pemerintah daerah untuk menutup fungsi-fungsi pelabuhan yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku," tuturnya.

Nantinya, Sekjen Kementerian Perhubungan diminta untuk melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Hal ini dimaksud untuk memastikan fungsi keselamataan berjalan baik.

"Saya minta Pak Sekjen khususnya, untuk melakukan kordinasi dengan Kemendagri dengan Menpan untuk menata organisasi untuk memastikan fungsi-fungsi keselamatan itu bisa dijalankan dengan baik," kata Budi. (dnu/dnu)