DetikNews
Kamis 05 Juli 2018, 22:36 WIB

Aksi 67 dan Pj Gubernur Iriawan yang Terus Digoyang

Kanavino Ahmad Rizqo, Sudrajat, Indra Komara - detikNews
Aksi 67 dan Pj Gubernur Iriawan yang Terus Digoyang Pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar oleh Mendagri. (M Agung Rajasa/Antara Foto)
Jakarta - Meski Mochamad Iriawan sudah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sejak 18 Juni, suara penolakan terhadap Iriawan belum berhenti diteriakkan. Persaudaraan Alumni (PA) 212 segera menggelar Aksi 67, salah satu aspirasinya adalah menolak Iriawan.

Sebutan Aksi 67 diambil dari momentum aksi, yakni tanggal 6 bulan 7 (Juli), yakni hari Jumat. Koordinator Lapangan Aksi 67, Fikri Bareno, menjelaskan soal tuntutan-tuntutan yang dibawa dalam aksi ini.

Mereka akan menyatakan penolakan terhadap Pj Gubernur Jawa Barat M Iriawan, mendorong pengusutan kasus e-KTP, menolak Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) Sukmawati Soekarnoputri, mendorong pengusutan kasus Victor Laiskodat, mendesak penangkapan Ade Armando dan eks gubernur Kalimantan Barat Cornelis, serta menuntut pembebasan Alfian Tanjung.

"Aksinya mulai dari Masjid Istiqlal, salat Jumat itu. Habis itu ke Mendagri sama Bareskrim untuk menuntut aksi nasional penegakan keadilan," kata Fikri Bareno, Senin (2/7/2018).


Mereka bakal bergerak ke kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Selanjutnya, mereka akan bergerak ke Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

"Kita minta ada tuntutan kepada Mendagri sama Bareskrim untuk supaya hukum itu berlaku adil," kata Fikri Bareno.

Aksi ini direncanakan diikuti 5.000 orang. Polda Metro Jaya siap mengamankan situasi dengan menyiapkan 6.500 personel gabungan. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional.


"Jadi ada sasaran (aksi massa) Bareskrim, kemudian Kemendagri, berkaitan dengan penunjukan Pj Gubernur Jabar, salah satunya, kemudian titik kumpulnya ada di Masjid Istiqlal dan di Monas," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Aksi 67 dan Pj Gubernur Iriawan yang Terus DigoyangFoto: dok. Istimewa

Adapun pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sudah 17 hari berlalu. Iriawan mengaku tak menemui hambatan berarti sejauh ini.

"Nggak ada, alhamdulillah, bidang kambtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) oke, masalah pilkada juga perangkat pilkada tidak ada masalah. Semua alhamdulillah," kata Iriawan di Ruang Flores A Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2018).


Pelantikan Iriawan menjadi Pj Gubernur sempat 'maju-mundur'. Usulan pelantikan Iriawan pernah batal pada Februari 2018 karena posisinya masih aktif di struktur kepolisian, yakni sebagai Asisten Operasi (Asops) Kapolri. Namun Iriawan kemudian dipindahtugaskan ke Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Akhirnya Iriawan benar-benar dilantik menjadi Pj Gubernur.

Suara penolakan yang menggoyang Iriawan didasari penilaian bahwa pelantikan itu bertentangan dengan undang-undang. Iriawan juga dinilai berpotensi tidak netral dalam Pilkada Jawa Barat, mengingat ada salah satu calon yang berasal dari kepolisian.


Bahkan penolakan ini juga menggelinding menjadi wacana hak angket di DPR. Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan partainya tak setuju dengan pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya itu, sehingga hak angket digulirkan. Wacana yang diutarakan Ferdinand pada 18 Juni itu disusul tanggapan banyak partai.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, sudah menjelaskan landasan hukum pelantikan Iriawan. Status Komjen Iriawan yang dipertimbangkan dalam hal ini bukanlah Iriawan sebagai anggota kepolisian, melainkan Iriawan sebagai Sekretaris Utama Lemhannas alias sipil.


Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur kekosongan jabatan gubernur diisi oleh penjabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Posisi Sekretaris Utama Lemhannas yang diemban Iriawan termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi madya. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
(/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed