Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan power sharing itu telah dibicarakannya dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno. Power sharing melibatkan empat parpol, yang mungkin berkoalisi, yakni PKS-Gerindra dan PAN serta PBB.
"Usul saya, jumlah kementerian potong, karena ini sangat tidak efisien. Kan 34, nah angka 25-26 cukup," ujar Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Mardani lalu berbicara tentang pembagian jatah menteri. Menurutnya, akan lebih baik kalau perbandingan profesional dengan kalangan partai politik dibagi dua.
"Atau 50 persen jatahnya profesional, monggo, jadi 50 persen jatahnya parpol. Katakan 13, 14 ambil. Monggo dibagi dan fair, kok," jelas Mardani.
Mardani lalu meminta partai-partai yang akan berkoalisi memberikan masukan. Power sharing ini harus jelas pembagiannya. "Umumkan dari PKS usulnya ini menterinya, Gerindra ini, PAN ini, PKB ini," ucapnya.
Soal posisi capres-cawapres, Mardani menyebut itu hal yang mudah diatur bagi partai pimpinan Sohibul Iman itu. Dia mengibaratkan posisi capres setara dengan lima menteri dan cawapres tiga menteri.
Andai salah partai telah mengisi posisi itu, jatah menteri partai itu dikurangi. Menurut Mardani, itu hitung-hitungan yang adil.
Keok di Pilgub Jawa, PKS Masih Pede #2019GantiPresiden, Simak Videonya:
"Jadi kalau PKS udah ngambil cawapres, berarti jatah 3 menteri PAN nambah dan Sandi setuju untuk hal kayak begini," katanya.
Mardani lalu berbicara soal beberapa pos menteri utama yang dibagi. Dia menyebutnya sebagai kursi menteri grade A.
"Tentu kementerian utama, seperti keuangan, 3 menko, Kemendagri, Kemenlu, Pertahanan. Nanti ada Pendidikan, ada Kum (hukum) HAM, nanti bisa Kesehatan. Kementerian grade A semua," tutup Mardani.
 |
