DetikNews
Kamis 05 Juli 2018, 12:02 WIB

LPSK Koordinasi ke Kemenkeu Bayar Ganti Rugi Korban Bom Thamrin

Ibnu Hariyanto - detikNews
LPSK Koordinasi ke Kemenkeu Bayar Ganti Rugi Korban Bom Thamrin Foto: Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (kanan). (Ibnu-detikcom)
Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik putusan pengadilan yang mengabulkan tuntutan hak kompensasi untuk korban bom Thamrin dan Kampung Melayu. LPSK akan segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk membayar dana ganti rugi itu.

"Kita akan minta uang ke Menteri Keuangan. Mudah-mudah dapat difasilitasi karena ini sudah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini tentu diharapkan untuk diproses segera," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di kantornya, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Aman Divonis Mati, Korban Bom Thamrin-Melayu Dapat Ganti Rugi

Abdul mengatakan putusan terbaru yakni Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkan tuntutan kompensasi yang diajukan 16 korban terorisme di MH Thamrin dan Kampung Melayu. Abdul menyebut dana kompensasi untuk korban terorisme yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jaksel itu sebesar Rp 1.017.107.363.

"Majelis hakim mengabulkan kompensasi sebesar Rp 1.017.107.363 dari total tuntutan kompensasi yang diajukan sebesar Rp 1.341.663.213," sebut Abdul.

Abdul merinci dana kompensasi sebesar Rp 1,01 miliar itu nantinya akan dibagi untuk 13 korban teror bom Jl MH Thamrin dan 3 korban teror bom Kampung Melayu. Menurutnya setiap korban akan menerima dana kompensasi yang berbeda-beda.

"Rp 1 miliar untuk 16 korban terorisme, masing-masing korban tidak sama sesuai dengan penderitaan dan perhitungan yang sudah kita lakukan," tambahnya.

Baca juga: Eksekusi Mati Dalang Bom Thamrin, Jaksa akan Temui Abdurrahman

Untuk itu, LPSK mengapresiasi langkah pengadilan yang mulai mempertimbangkan dan mengabulkan tuntutan dana kompensasi untuk para korban terorisme. Abdul mencatat setidaknya sudah tiga kali majelis hakim memutus mengabulan tuntutan hak kompensasi korban terorisme di pengadilan.

"Ini merupakan ketiga kali dan bisa dibilang beruntun pertama di tahun 2017 dan dua kali di tahun 2018. Tahun 2017 untuk teror di samarinda untuk 7 korban. Total dana kompensasi Rp 237 juta ini sudah dibayarkan. Sedangkan tahun 2018 untuk korban di Sumatera Utara yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakut sebesar Rp 611 juta," ucapnya.

Menurut Abdul, untuk hak kompensasi korban terorisme yang diputuskan di tahun 2017 sebesar Rp 237 juta sudah dibayarkan oleh LPSK atas persetujuan Kemenkeu. Saat ini, LPSK terus berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk segera membayar uang hak kompensasi untuk korban terorisme yang diputuskan tahun 2018.

"Sedangkan tahun ini yaitu sebesar Rp 611 juta dan Rp 1,01 miliar terus kita upayakan. Kami punya rencana penyerahan hak kompensasi dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ini sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban terorisme. Ini sedang kita komunikasikan dengan pihak istana," tambahnya.

Majelis hakim yang menangani perkara terpidana mati Aman Abdurrahman sebelumnya mengabulkan tuntutan jaksa terkait ganti rugi terhadap korban bom Thamrin dan bom Kampung Melayu. Dalam berkas tuntutan jaksa, tercatat 16 nama korban dan berhak mendapat ganti rugi.

"Mengabulkan sebagian permohonan saksi dan para pemohon merupakan korban tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu korban peristiwa bom di Sarinah, Thamrin dan Kampung Melayu. Membebankan sanksi kepada negara atas nama pemerintah melalui Menteri Keuangan yang ditujukan kepada para pemohon yang jumlahnya sebesar Rp 1.017.107.363 (Rp 1,017 miliar)," kata hakim ketua Akhmad Jaini membacakan putusan Aman Abdurrahman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6).
(ibh/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed