Polisi Klarifikasi ke Ombudsman soal Tanah Abang, Ini Hasilnya

Jakarta - Polda Metro Jaya sudah melakukan klarifikasi ke Ombudsman terkait laporan mengenai penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi mendapatkan sejumlah informasi mengenai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Ombudsman.

"(Soal klarifikasi ke Ombudsman) Sesuai dengan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan)," kata Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan saat dimintai konfirmasi, Rabu (4/7/2018).

Berdasarkan SP2HP per tanggal 3 Juli 2018 yang diterima dari pelapor, polisi menyampaikan sejumlah perkembangan hasil penyelidikan setelah melakukan klarifikasi ke Ombudsman. Berikut ini hasilnya:

1. Bahwa sesuai dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman RI di mana terdapat 4 tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta baru menindaklanjuti 1 (satu) tindakan korektif yang diberikan.

Baca juga: Ombudsman: Pemprov Buka Jalan Jatibaru Setelah Skybridge Rampung

Saksikan juga video 'Dari 5 Tindakan Korektif, DKI Jakarta Baru Laksanakan 2':

[Gambas:Video 20detik]

2. Sesuai informasi Ombudsman RI tindakan korektif yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah membuat rancangan induk atau grand design kawasan Tanah Abang dengan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan guna memperoleh rancangan yang terbaik (vide tindakan korektif angka 1 huruf a).

3. Sebagai tindak lanjut, sehubungan dengan Bab VII point 7.2 angka 5 (lima) Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya tanggal 26 Maret 2018 yang menjelaskan, tindakan korektif merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat mengesampingkan tindakan yang lain.

Maka pihak Ombudsman RI dapat memberikan batas waktu sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 untuk melaksanakan saran tindakan korektif tersebut.

4. Direncanakan penyelidik akan menuangkan penjelasan tersebut dalam berita acara permintaan keterangan yang akan dijadwalkan kemudian.

Sebelumnya, penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, ini dilaporkan oleh Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian. Jack juga telah dua kali diperiksa oleh polisi terkait laporannya.

Baca juga: Pemprov DKI Targetkan Sky Bridge Tanah Abang Dibangun Agustus

Selain Jack, polisi telah memeriksa beberapa saksi, di antaranya Wakadishub DKI Sigit Wijatmoko dan Kasubag Peraturan Perundangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Okie Wibowo.

Okie menyatakan Biro Hukum DKI sudah memberi tahu Gubernur Anies bahwa penutupan jalan harus seizin polisi.

"Tentunya ada. Kemarin sudah kami sampaikan kepada penyidik. Salah satunya soal harus ada izin dari kepolisian terlebih dahulu. Itu sudah disampaikan Biro Hukum ke Gubernur," ujar Okie kepada wartawan setelah menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/2).
(knv/fdn)