KPK: 8 Perwira TNI AU Tak Hadiri Panggilan soal Heli AW-101

Jakarta - KPK menyebut 8 perwira menengah TNI AU tidak menghadiri panggilan penyidik terkait kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101. Padahal KPK telah berkoordinasi lebih dulu dengan POM TNI terkait pemanggilan tersebut.

"Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan 8 perwira menengah sebagai saksi untuk tersangka IKS (Irfan Kurnia Saleh) dalam tindak pidana korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di Mabes TNI di Cilangkap," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (3/7/2018).

"Semua saksi dalam kasus ini tidak hadir. Kami di KPK ataupun POM TNI belum mendapat konfirmasi alasan ketidakhadiran," ucap Febri lagi.

Baca juga: Kasus AW-101, Eks KSAU Tunjuk Hidung Mantan Panglima 'Pembuat Masalah'

Febri mengatakan penyidikan kasus itu mengalami hambatan terkait pemeriksaan saksi. "Penyidik KPK terhambat menangani kasus ini karena kesulitan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pengadaan helikopter tersebut dan juga audit BPK yang belum selesai," tutur Febri.

Dalam kasus ini, ada 5 tersangka yang ditetapkan POM TNI. Sementara itu, KPK menetapkan Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka pertama dari swasta pada Jumat (16/6). Irfan diduga meneken kontrak dengan AgustaWestland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.

Namun, dalam pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar. Hingga saat ini BPK masih melakukan audit untuk menghitung kepastian kerugian keuangan negara. (nif/dhn)